Ketua KPK Apresiasi Kebijakan Gubernur Sumsel Beri Bansos Mahasiswa Terancam Putus Sekolah
IDTODAY.CO – Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mengalokasikan dana bantuan sosial (bansos) buat menyelamatkan 17.843 mahasiswa dan mahasiswi yang terancam putus sekolah akibat dampak COVID-19.
“Pemprov Sumsel memberikan bansos sesuai dengan kebutuhan program yang sifatnya perlindungan sosial. Saya juga kaget baru provinsi Sumsel bansos diberikan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang terancam berhenti sekolah,” kata Firli dalam keterangan tertulis, Minggu (12/7). Seperti dikutip dari detik.com (12/07/2020).
Firli mengatakan bahwa langkah Gubernur Sumsel Herman Deru tersebut, tidak hanya berinovasi dan kreasi dalam menyalurkan iuran bantuan sosial, tetapi juga menyalurkan hak masyarakat secara transparan dan tepat sasaran.
“Pemprov Sumsel membayar SPP selama 2 semester nilainya Rp 1 juta, total yang sudah terdaftar sudah dibantu sebanyak 17.843 orang, belum lagi mahasiswa kita yang berasal dari Sumsel sekolah di luar negeri atau Kairo,” tutur Firli.
“Bansos ini berdasarkan inovasi dan kreasi. Saya kira bansos dari pemprov tetap jalan, bansos dari pemerintah terkait penanganan dampak COVID-19 tetap jalan, ada juga bansos lain, yaitu pemberian untuk mahasiswa ini luar biasa,” imbuhnya.
Firli juga mengatakan bahwa KPK akan mengawasi langsung dana penanganan COVID-19 agar dana bansos sampai kepada masyarakat yang tepat dan memastikann hak seluruh warga negara diberikan serta tidak ada yang dikurangi.
“Bansos yang masuk dalam program jaring pengaman sosial merupakan satu dari sejumlah fokus pengawasan KPK. Apabila ada penyimpangan, kami sudah buat aplikasi ‘jaga bansos’, dari sana lah ada 661 keluhan tersebut dan sudah kami tindaklanjuti,” ujar Firli.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru, mengatakan bahwa dalam menghadapi COVID-19 ini, setiap kepala daerah membutuhkan ilmu-ilmu baru ataupun jurus-jurus baru. Ia menerangkan mahasiswa dan mahasiswi yang berasal dari keluarga kurang mampu hanya 8.000, tapi yang terancam putus sekolah ada 17.843 orang.
“Nah ini belum lagi di Kairo untuk sekolah agama ada 280 mahasiswa, sekarang datanya dari PTN/PTS bantuan penerimanya langsung by name tapi di PTS dan PTS tersebut yang menerimanya,” ujar Herman.
“Ini sekarang sudah jalan, jadi mahasiswa tidak terancam putus sekolah karena sudah ada jaminan dari pemerintah kepada PTN dan PTS tersebut. Mudah-mudahan setelah pandemi mereka juga tetap melanjutkan sekolah,” sambungnya.
Ia berharap agar pandemi ini tidak membuat kesemangatan masyarakat tidak surut dan tetap produktif, sebab pemerintah akan hadir dalam semua tingkatan.
“Jangan sampai pandemi ini juga menghancurkan masa depan bangsa. Saya ingin pendidikan tetap berjalan dengan baik. Saran, masukan, dan imbauan yang diberikan oleh KPK kita terima dengan senang hati, sehingga kita tidak terjerumus dalam arti negatif, lebih baik menjaga daripada nanti di belakang hari terjadi masalah. Saya mendapatkan pesan dan kesan sendiri bahwa ternyata masyarakat juga punya fungsi pengawasan,” ujar Herman.
“KPK juga butuh info dari masyarakat. Nah ini artinya masyarakat jadilah pengawas dalam lingkungan tersendiri. Pemprov selalu update data bukan hanya dalam strategi pengadaan, tapi sampai dengan penyampaian,” pungkasnya.[detik/aks/nu]
