KH Ma’ruf Amin: Pernyataan Macron Timbulkan Kemarahan
IDTODAY.CO – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin turut menanggapi pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengaitkan Islam dengan terorisme. Menurutnya pernyataan tersebut sangat tidak benar, karena agama apa pun tidak ada yang memiliki ikatan dengan terorisme.
“Pernyataan (Macron) tidak bisa dibenarkan, sebab tidak ada satu agama pun yang tentu menolerir terorisme. Karena itu, agama adalah agama, terorisme adalah terorisme. Ya, jadi sebenarnya itu, hal yang itu juga bisa menimbulkan kemarahan dari banyak pihak,” ujar KH Ma’ruf melalui keterangan tertulis, sebagaimana dikutip dari Okezone.com, Jumat (6/11/2020).
Menurut Ketua Umum nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, kebebasan berekspresi merupakan hak seluruh warga negara dunia dan merupakan bagian dari demokrasi.
Akan tetapi, kebebasan berekspresi khususnya dalam hubungan antaragama, hendaknya tidak mencederai kehormatan dan kesucian nilai-nilai dan simbol agama.
Hal tersebut, menurut Wapres bisa merusak hak asasi manusia secara global. Karenanya, kebebasan berekspresi harus dibatasi dengan semangat menjaga persaudaraan.
“Seperti yang dikatakan Presiden (Joko Widodo) bahwa berekspresi itu tidak boleh mencederai kehormatan dan kesucian nilai-nilai dan simbol agama ya. Karena itu sekali lagi hal seperti itu tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan. Kita berharap bahwa kebebasan ini perlu dibingkai dalam spirit dan menjaga persaudaraan dunia,” urainya.
Sebagai negara dengan penduduk muslim di dunia, Indonesia mengecam tindakan Macron melalui pernyataan resmi yang disampaikan Presiden Jokowi.
“Pernyataan itu dibuat setelah Presiden yang didampingi saya Wakil Presiden, juga ada Menko Polhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan), ada juga Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara), dan bersama dengan majelis-majelis agama dan ormas (organisasi masyarakat) Islam. Jadi ada 6 majelis agama, tambah 2 organisasi Islam besar, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, jadi 8,” tuturnya.
Wapres menegaskan, pemerintah dan ormas-ormas keagamaan memiliki prinsip yang sama sesuai dengan konstitusi dalam membangun relasi komunikasi yang baik sehingga relasi persaudaraan umat beragama di dunia ini tidak tercederai.
“Di konstitusi kita itu kan kebebasan itu dibatasi oleh nilai-nilai agama, oleh norma-norma, oleh undang-undang. Jadi enggak boleh sama sekali tanpa batas itu. Inilah yang kemudian kita ingin terus komunikasikan secara global supaya kebebasan itu tidak menodai, mencederai kebebasan orang lain, hak asasi orang lain,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, Wapres berharap Indonesia bisa menjadi pelopor sistem moderasi beragama ditingkat global.
“Ini yang sebenarnya kita mempunyai modal bagaimana moderasi yang kita terapkan di Indonesia, sehingga ini kemudian membangun adanya harmoni atau adanya toleransi adanya hubungan yang baik antar umat beragama di Indonesia ini. Dan ini kita pemerintah bersama-sama dengan tokoh-tokoh agama berhasil membangun moderasi ini. Nah, kita ingin juga nanti moderasi juga dibangun di seluruh dunia,” urai Wapres.
Kiai Ma’ruf berpesan, Harmonisasi serta toleransi kehidupan berbangsa dan bernegara dapat tercapai manakala diplomasi dan diskusi bisa dikedepankan. Menurutnya, hal tersebut dapat terealisasi melalui jalur diplomasi kenegaraan (government to government), diskusi antar individu (people to people) maupun diskusi antar tokoh-tokoh agama.
“Kita berharaplah Prancis bisa menemukan apa ya, formula yang tepat dalam mengelola kehidupan beragama di sana. Mudah-mudahan bisa ditemukan titik-titik keseimbangan antara nilai-nilai lama yang ada di Prancis, yang dianut selama ini dan juga ada dinamika baru, terutama populasi muslim di Prancis,” pungkasnya[okezone/brz/nu]