IDTODAY.CO – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menegaskan bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tes Corona paling tinggi secara nasional. Kemudian, KH Ma’ruf Amin membandingkan kuantitas tes Corona DKI Jakarta dengan keseriusan daerah lain dalam melakukan tracing kontak.

Pernyataan tersebut disampaikan KH Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara virtual, Kamis (13/8/2020).

“Seperti kita ketahui bahwa ada dua tugas yang harus kita lakukan dalam menangani pandemi dan dampaknya. Pertama soal kesehatan. Saya kira kesehatan ini sekarang kita masih melihat bahwa tingkat penularannya cukup tinggi. Beberapa rencana kita dalam menangani COVID-19 seperti tes masif, tracking, protokol kesehatan,” kata Ma’ruf bagaimana dikutip dari detik.com (13/8/2020)

KH Ma’ruf kemudian menegaskan bahwa daerah lain belum serius dalam penanganan Covid-19. Beda dengan DKI Jakarta yang sudah mencapai hampir 50% dari jumlah total penduduk.

“Ini menurut data pada saat ini DKI yang penduduknya hanya 5 persen menyerap hampir 50 persen pelaksanaan swab tes. Artinya provinsi lain tidak melaksanakan tes masif secara serius,” katanya.

Lebih lanjut, Wapres Ma’ruf menegaskan bahwa fasilitas kesehatan juga harus ditingkatkan. Pesannya kok mah tingginya kasus Corona di Indonesia dengan sendirinya membuat masyarakat merasakan ketakutan.

Baca Juga:  Anies: Jika Kasus Corona Melambat 2 Pekan Ini, Jakarta Segera Pulih dari Pandemi

“Kedua juga peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Masih tingginya penularan COVID ini juga bisa menimbulkan ketakutan pada masyarakat, terutama kelas menengah ke atas untuk melakukan kegiatan ekonomi, termasuk melakukan belanja dan konsumsi, ini juga menimbulkan ekonomi tidak berjalan,” urainya.

disamping itu, wapres menegaskan pandemi covid 19 juga berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia.

Lebih lanjut, Dia yang menyoroti minimnya angka penyerapan anggaran covid 19 oleh jajarannya.

“Kemudian yang kedua adalah masalah ekonomi. Dari seperti kita ketahui yang diselenggarakan ekonomi saat ini adalah belanja pemerintah. Bila kita melihat data yang dipaparkan Bu Menteri keuangan memang terlihat serapan anggaran kita baik dilihat dari belanja kementerian lembaga maupun dari anggaran untuk PEN penyerapannya masih sangat rendah,” pungkas Ma’ruf.[detik/brz/nu]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan