Komisi III DPR: Pemerintah Harus Tindak Lanjuti Temuan KPK Dalam Kartu Prakerja
IDTODAY.CO – Temuan KPK keanehan dalam kartu prakerja perlu disikapi serius oleh pemerintah. Hal demikian sering disuarakan oleh para anggota DPR maupun pegiat anti korupsi.
Sebagaimana juga disampaikan oleh Anggota Komisi Hukum (Komisi III) DPR, Arsul Sani. Menurutnya, pemerintah tidak boleh bungkam atas temuan tersebut. Bahkan, konflik kepentingan yang saat ini masih menjadi masalah sementara, bisa berujung pada kasus korupsi.
Asrul Sani mengatakan, pemerintah juga harus meninggalkan juri temuan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan koreksi yang direkomendasikan BPK.
“Yang jelas harus ada tindakan korektifnya atas dua hal. Pertama, korektif ke belakang atas hal yang dianggap sebagai “kesalahan” yang dibuat. Kedua, korektif kedepan berupa penataan ulang kebijakan pelatihan kartu prakerja,” kata Arsul saat dihubungi, sebagaimana dikutip dari Teropongsenayan.com (21/6/2020)
Kendati begitu, mengungkapkan saat ini belum ada konsekuensi hukum yang bisa dikenakan kepada pemerintah karena masalah kartu prakerja masih sebatas potensi merugikan keuangan negara. Namun, tidak menutup kemungkinan masalah itu akan naik menjadi kasus korupsi jika ditemukan bukti baru oleh KPK.
Legislator dari Jawa Tengah ini menegaskan bahwa wa bisa saja pemerintah tersandung kasus korupsi apabila KPK berhasil mengajukan bukti terkait hal tersebut di kemudian hari. Walaupun saat ini, program kartu Prakerja hanya sebatas merugikan keuangan negara.
“Tentu temuan dan rekomendasi KPK tersebut harus ditindaklanjuti, kalau tidak mau, ada potensi berkembangnya dugaan kasus,” ungkap politikus Partai Persatuan Pembangunan ini.[Brz]
