Kritik Ke Pemerintah Dibungkam, Pengamat: Jokowi Bangga RI Dibilang Negara Maju, Tapi Demokrasinya Nol!

Gde Siriana Yusuf
Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf. (Twitter)

Belakangan ini pemerintah terus mendapat kritik dari publik, baik yang mengenai kerja-kerja formal maupun yang terkait penanganan virus corona baru atau Covid-19.

Namun, para pengkritik pemerintah justru mendapatkan perlakuan tak adil dan juga aneh.

Sebagai contoh seperti yang dialami Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, Ruslan Buton. Dia ditangkap Tim Gabungan Mabes Polri dan Polda Sultra pada Kamis (28/5), karena mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.

Dalam surat terbukanya, Ruslan Buton meminta agar Jokowi mundur dari kursi Presiden RI.

Baca Juga:  Andi Arief: Terserah Mau Ribut Vaksin Apa, Titah Raja Pembangunan Ibukota Jalan Terus

Sikap yang diperlihatkan rezim Jokowi terhadap masyarakat yang kritis ini sangat disayangkan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf.

Sebab dia menilai, setiap orang mempunyai gaya kritis yang berbeda. Termasuk Ruslan Buton, berhak menyampaikan kritik kepada pemerintahan Jokowi, dan hak itu dilindungi Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Jika melihat hasil survei terakhir, lebih dari 50 persen tidak puas dengan Jokowi tangani Covid-19. Artinya mayoritas masyarakat tidak puas pada Jokowi. Di situlah ada potensi kritik. Hanya orang kan berbeda-beda style dalam menyampaikan kritik. Ya dipahami saja sebagai dinamika demokrasi,” ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/5).

Baca Juga:  PT Pelni Diminta Buktikan Penceramah Berpaham Radikal, Waketum MUI: Saya Belum Bisa Terima Ini!

Karena itu, dia melihat sikap rezim Jokowi berlebihan dalam menanggapi kritikan masyarakat. Alih-alih mengedepankan pasal hukum, justru malah main tangkap.

Dalam sistem pemerintahan demokratis, lanjut Gde Siriana, seharusnya dialog politik dikedepankan oleh pemerintah. Tapi justru selama ini pemerintah memperlihatkan sikap yang terbalik.

“Misalnya memutuskan kebijakan atau menerbitkan UU. Kalau pun ada partisipasi publik, seringkali hanya sebatas formalitas persyaratan saja, tidak representasi kelompok-kelompok masyarakat yang akan terdampak,” ungkapnya.

Baca Juga:  Demo di Gedung Sate, Pemuda Bandung Desak Pilkada Serentak Ditunda

“Mungkin ini karena banyak orang sudah punya agenda masing-masing di pusat kekuasaan. Apakah itu kepentingan ekonomi atau politik. Jadi terlihat sangat kuat unsur paksanya,” sambungnya.

Sebagai kesimpulannya, Board Member of Bandung Innitiaves Network ini mengatakan, pemerintahan Jokowi hanya berkutat dalam sebuah label, tapi kinerjanya nol.

“Jokowi begitu bangga RI dikatakan sudah menjadi negara maju, tapi soal demokrasinya nol, tidak mencerminkan negara maju,” demikian Gde Siriana Yusuf.

Sumber: rmol.id