Kritik Keras PBNU untuk Pemerintahan Jokowi Soal 500 TKA China
Ditengah wabah virus corona, sebanyak 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok bakal didatangkan di Sulawei Tenggara. Mereka akan mendarat di Bandara Halu Oleo Kendari dalam waktu dekat ini. Mereka akan menuju Konawe untuk bekerja di PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI).
TKA China itu rencananya bekerja di perusahaan pemurnian (smelter) PT VDNI di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Penolakan atas rencana itu pun berdatangan. Mulai dari DPRD, Pemprov, serta masyarakat Sultra.
Bahkan, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh lantang mengancam memimpin langsung akhis unjuk rasa penolakan bersama warga.
Pun demikian dengan Gubernur Sultra, Ali Mazi yang tegas menolak kedatangan 500 TKA itu.
Meski ratusan TKA itu sudah menjalani protokol kesehatan, Ali Mazi menyatakan bahwa suasana hati masyarakat belum mau menerima kedatangan TKA China itu.
Kondisi ini, harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan mendengarkan aspirasi masyarakat setempat.
Demikian disampaikan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Ekonomi, Umarsyah kepada RMOL, Kamis (30/4/2020).
Menurutnya, pemerintah harus merespon positif karena kebijakan pemerintah pusat cenderung mengabaikan perasaan dan keresahan yang terjadi di daerah.
“Kita memahamai dan merespons positif suara masyarakat Sultra. Pemerintah pusat kita imbau untuk mau mendengar suara mereka, stop dulu kehadiran TKA asing itu. Apalagi ditengah wabah seperti saat ini,” tuturnya.
Ia juga menilai, keukeuhnya pemerintah pusat mendatangkan ratusan TKA China itu sangat diskriminatif.
Pasalnya, masih banyak warga Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan kerja.
“Ini masalah sentimen, diskriminasi tenaga kerja di dalam masih sangat minimal lowongan kerja, kesempatan kerja buat anak bangsa,” tegasnya.
Selain itu, 500 TKA China tersebut masih belum jelas, apakah tenaga expert yang spesial atau bukan.
“Kebanyakan selama ini itu tidak expert, tenaga kasar impor dari China,” ujarnya.
Umarsyah menilai, penolakan masyarakat Sultra itu hanya ingin mengintatkan pemerintah pusat agar memahami persoalan yang masih mengganjal dan diabaikan.
“Dalam konteks ini kita melihat mereka ingin mengingatkan ada persolaan yang masih mengganjal di masyarakat,” pungkas dia.
“Harus dilihat dari sisi positif, tidak akan berani daerah itu mengambil sikap untuk menentang kebijakan pusat,” jelasnya.
Sumber: pojoksatu.id
