IDTODAY.CO – Kantor Staf Presiden (KSP) menanggapi Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut pemerintah menggelontorkan Rp 90,45 miliar untuk jasa influencer. KSP mengaku tidak ada anggaran sebesar itu untuk influencer.

“Setahu saya tidak ada anggaran sebesar itu untuk influencer. Kedua, pemerintah kan memiliki channel-channel resmi ya, seperti Kominfo, kemudian juga ada juru bicara-juru bicara dari Istana, di KSP. Jadi saya kira, tidak seperti yang dituduhkan ICW ya,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Ardian kepada wartawan, Kamis (20/8). Seperti dikutip dari detik.com (20/08/2020).

Baca Juga:  Mukanya Jadi Meme King of Raja Penjilat, Ngabalin: Enggak Masalah

Donny menjelaskan, untuk menyampaikan informasi, pemerintah memiliki kanal-kanal resmi, seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) hingga juru bicara Istana dan KSP.

“Pemerintah, sekali lagi, punya kanal-kanal resmi, seperti ada Menkominfo, juru bicara di Istana, di KSP. Itu channel-channel resmi pemerintah untuk menyampaikan suatu kebijakan, suatu regulasi, dan lain sebagainya,” katanya.

“Di kementerian-kementerian juga banyak juru-juru bicara. Jadi saya kira pemerintah sudah cukup ini cukup nyaman dengan juru bicara-juru bicara yang ada. Apalagi ya kita punya menkominfo sebagai pintu informasi dari pemerintah,” sambung Donny.

Baca Juga:  Saran Beathor, Jokowi Harus Terbitkan Perppu HGU untuk Selesaikan Kemelut Perampasan Tanah

Donny kemudia meminta ICW agar membuktikan tuduhannya itu. Dia meminta ICW menjelaskan perihal temuannya soal anggaran untuk influencer.

“Saya pikir itu artinya tuduhan ICW itu harus di bisa dibuktikan. Sekali lagi, pemerintah menganggarkan sampai sekian untuk influencer itu perlu diklarifikasi dari mana temuan itu,” kata Donny.

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan