IDTODAY.CO – Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk menolak pengesahan acara yang diklaim Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kubu Moeldoko. Pakar politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai bahwa apa yang disampaikan Mahfud untuk menjaga netralitas.

“Tujuannya ini untuk netralitas aja. Ingin menampik bahwa ada influecing Istana dalam kasus Demokrat ini,” kata Hendri Satrio kepada wartawan, Kamis (30/9).

Baca Juga:  Wamen Desa Beri Arahan Menangkan Gibran, Pengerahan Birokrat dan Aparat Pernah Terjadi di Pilkada Solo dan Medan

Menurutnya, Mahfud hanya mengulang pernyataan sebelumnya untuk menegaskan bahwa pemerintah tidak ikut campur dalam masalah Partai Demokrat.

“Jadi sebetulnya Pak Mahfud hanya mengulang-ulang pernyataan sebelumnya sih. Bahwa pemerintah tidak ikut campur kisruh Demokrat,” kata Hendri Satrio.

Sebelumnya, Mahfud mengungkap bahwa Jokowi mengarahkan dirinya dan Menkumham Yasonna Laoly untuk tidak mengesahkan hasil acara yang diklaim Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. Jokowi tidak berpihak kepada Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Baca Juga:  Banyak Pelanggar Hukum Tak Punya Rasa Malu, Mahfud MD: Ada Koruptor Baru Keluar dari Penjara Pidato Ajak Perangi Koruptor

“Kalau Istana mau masuk, sebenarnya ketika Moeldoko kongres di Medan itu kita tinggal mengesahkan saja dengan kasar gitu. Tapi pada waktu itu saya menghadap Presiden,” kata Mahfud Md dalam diskusi virtual melalui live Twitter bersama Didik Junaidi Rachbini, Rabu (29/9).. (Istimewa)

Sumber: jitunews.com

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan