Menkopolhukam Sebut Tidak Adanya Tafsir Final Sebagai Penyebab Presiden Dituduh Anti Pancasila

Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).(Foto: KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

IDTODAY.CO – Menko Polhukam Mahfud MD menyindir Presidium KAMI Gatot Nurmantyo terkait tudingan Presiden Jokowi anti Pancasila. Menurut Mahfud, apabila nanti Gatot berada di posisi yang sama, maka tudingan serupa tak akan bisa dielakan.

Mahfud MD menegaskan bahwa semua pemerintahan yang berkuasa di Indonesia selalu menjadi sasaran tudingan tidak sejalan dengan Pancasila. Hal tersebut dialami langsung oleh proklamator Indonesia Presiden Soekarno dan juga penerusnya, Presiden Soeharto.

Bacaan Lainnya

“Bung Karno jatuh karena dianggap langgar pancasila. Pak Harto jatuh dituduh melanggar Pancasila. Habibie didemo karena dituduh tidak bisa amankan Indonesia, karena lepaskan Timtim, disebut anti Pancasila, Gus Dur juga sama,” kata Mahfud saat menjadi pembicara di Indonesian Lawyers Club bertajuk ‘Setahun Jokowi-Maruf: Dari Pandemi Sampai Demonstrasi’ yang disiarkan di TVOne pada Selasa (20/10/2020). Seperti dikutip dari Suara.com, Rabu (21/10/2020).

“Mega jual aset negara, didemo disebut anti Pancasila. SBY sama, bahkan didatangi tentara, karena tidak Pancasila. Dan sekarang (Jokowi) juga sama,” sambungnya.

Menurutnya, di setiap pergantian presiden selalu ada pihak-pihak yang berpedoman pada Pancasila dalam menentukan keberhasilan seorang pemimpin.

Akan tetapi, Mahfud MD menegaskan belum ada seorang presiden pun berhasil mengejawantahkan Pancasila secara maksimal.

“Besok kalau Pak Gatot jadi presiden, pasti sama ada yang mengatakan Anda enggak ngerti Pancasila,” ucap Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud MD menegaskan siapapun yang menjadi presiden Indonesia akan mendapatkan tudingan serupa.

“Kalau Rizal Ramli, Moeldoko, saya atau Pak Karni jadi presiden, pasti ada orang yang mengatakan kita tidak mengerti Pancasila,” terangnya.

Mahfud menegaskan bahwa belum adanya tafsir final mengenai Pancasila menjadi penyebab tiap presiden RI selalu mendapat tudingan serupa.

“Setiap orang memberi tafsir sendiri Pancasila apakah ini jelek atau tidak. Padahal, Pancasila itu konsep prismatik, yang bagus dari sini masuk, yang bagus dari sina masuk, kebijakan pemerintah tergantung pada pemerintahan dan kebutuhan saat itu,” pungkasnya.[suara/brz/nu]

Pos terkait