Mensos Tantang Bupati Boltim Yang Teriaki Dirinya Goblok

Mensos Juliari Batubara bersiap mengikuti foto bersama seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Beranda Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. (Foto: ANTARA/Wahyu Putro A}

IDTODAY.CO – Menteri Sosial Juliari Peter Batubara memberikan tanggapan terkait video yang ditengarai sebagai Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar.

Dalam video tersebut, tampak seseorang yang mengkritisi mekanisme pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Alhasil, Mensos Juliari meminta Sehan Salim untuk menghubunginya untuk membicarakan terkait permasalahan tersebut. Hal itu dilakukan oleh Mensos lantaran Sehan sempat ikut dalam video conference terkait dengan mekanisme BLT tersebut bersama dengan kementerian terkait beberapa waktu lalu.

“Lebih baik atur Skype untuk konfrontir ke saya. Lucu dia, dia tahu karena ikut video conference,” kata Julian sebagaimana dikutip dari viva.co.id (26/4/2020).

Baca Juga:  Eks Wakil Ketua KPK: Tahun 2020 Adalah Tahun Keprihatinan, Mensos Terinfeksi Virus Korupsi

Juliari mengklaim, penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Corona berdasarkan hasil koordinasi dan data yang ada pada dinas terkait. Bahkan, dia bersama jajarannya telah meminta para kepala daerah untuk mengirimkan data tambahan di luar data yang dimilikinya saat itu.

“Saya ada datanya di seluruh Indonesia, tapi kan masalahnya dibilang gak tepatlah, gak koordinasi lah. Akhirnya kita surati, kita minta ‘oke kalian masukkan nama tambahan di luar yang kita punya kirim ke kita’. Kita video conference dia ada juga waktu itu, kenapa jadi ribut sekarang,” urai Mensos.

Baca Juga:  Kata Pengamat: Mensos Risma Harusnya Meniru Anies yang Kalem, Bukan Marah-marah Ala Ahok

Disamping itu, juliari meminta Sehan untuk menjelaskan permintaannya tentang diskresi pemerintah daerah dalam penyaluran BLT yang dituntut dari pemerintah pusat sebagaimana terdapat dalam rekaman video yang beredar.

“Diskresi? Bentuknya seperti apa. Yang menyalurkan mereka? Kalau misal maksud dia ngasih uang terus suka-suka dia ngasih, 1000 persen enggak bisa. Saya ngasih uang ke daerah harus berdasarkan data. Mensos minta (tanya) diskresi itu apa apakah uang dikirim dibagi suka-suka dia? kalau itu iya, dia bikin negara sendiri aja. Biar dia tau tata negara itu enggak sembarang, masa kita kirim uang ke daerah enggak ada dasarnya,” ujarnya.

Juliari Batubara jelaskan bahwa skema penyaluran BLT terbagi menjadi dua, yakni melalui bank pemerintah dan kantor pos bagi yang tidak memiliki rekening.

“Nanti data yang masuk ada NIK-nya di cek, punya rekening atau enggak kalau ada langsung ditransfer. Kalau enggak punya rekening ambil ke kantor Pos, nanti kantor Pos kirim surat untuk dia tanggal sekian ambil uang,” pungkas Juliari Batubara.[Brz]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan