Menyoal Fungsi Stafsus Milenial, Apakah Mereka Ini Punya Saham Kemenangan Jokowi Di 2019?

Presiden Joko Widodo bersama staf khusus yang baru dari kalangan milenial (ki-ka) CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra, Perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, Pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, Peraih beasiswa kuliah di Oxford Billy Gracia Yosaphat Mambrasar, CEO dan Founder Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung, Pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia dan Mantan Ketua PMII Aminuddin Ma’ruf ketika diperkenalkan di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11/2019). (Foto: ANTARA/Wahyu Putro A./nz)

IDTODAY.CO – Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, menilai mundurnya 2 staf khusus presiden menyisakan pertanyaan seputar pengangkatan staf khusus yang berkaitan dengan kontribusi keduanya pada saat pilpres 2019 lalu yang memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf.

 “Jangan-jangan memang Jokowi dan sekelilingnya ingin menggunakan tangan Stafsus untuk mengeruk keuangan negara? Saya tidak tahu apa pertimbangan Jokowi sehingga mengangkat mereka sebagai Stafsus. Apakah mereka ini memiliki saham atas kemenangan Jokowi pada 2019 silam?” Kata Saiful Anam sebagaimana dikutip dari Rmol.id (25/4).

Baca Juga:  Arief Poyuono: Masih Pagi, Yang Pada Disurvei Itu Enggak Bakalan jadi Presiden

Saiful Anam menilai, keberadaan para staf khusus tersebut tidak jelas dan cenderung bertabrakan dengan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet yang sudah ada.

“Sebaiknya Jokowi lebih mengefisiensi anggaran negara melalui pemangkasan birokrasi di sekelilingnya dan memanfaatkan lembaga yang sudah ada,” ujar Saiful.

 Bahkan kata Saiful, jabatan Stafsus saat ini juga mengakibatkan terbentuknya kantong-kantong kekuasaan baru yang saling bertentangan dengan semangat perampingan birokrasi yang pernah dijanjikan Jokowi.

Baca Juga:  Pemerintah Larang Mudik, Inilah Jalan Tol Yang Akan Di Sekat

terlebih lagi karena presiden Jokowi pernah menyuarakan semangat perampingan birokrasi, namun nyatanya pembentukan mereka mengakibatkan terbentuknya kantong kekuasaan baru yang kontraproduktif dengan kebijakan awal Jokowi.

“Saya kira kalau mereka memiliki rasa malu di tengah hantaman gelombang moral hazard yang ditunjukkan oleh Stafsus, maka saya menyarankan seluruh Stafsus mundur dari jabatannya di tengah sulitnya keuangan negara,” tandas Saiful.

Artikel ini telah tayang di Rmol.id dengan judul “acebook.[Brz]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan