MTI Minta SIKM Tinjau Kembali, Dishub: DKI Belum Selesai Tangani Corona

  • Whatsapp
Foto: Tangkapan layar YouTube BNPB
Foto: Tangkapan layar YouTube BNPB/Detik.com

IDTODAY.CO – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta penerapan surat izin keluar masuk (SIKM) ditinjau kembali. Mereka menilai proses pembuatan SIKM terlalu rumit.

“SIKM perlu ditinjau kembali, jangan terlalu dibuat serumit itu karena itu tidak efektif juga ternyata,” kata Ketua Umum MTI Agus Taufik Mulyono dalam diskusi publik daring bertajuk Evaluasi Mudik di Masa Pandemik dan Normal Baru di Bidang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas, Sabtu (6/6). Seperti dikutip dari detik.com (07/06/2020).

Menyikapi hal itu, Dishub Pemprov DKI Jakarta mengatakan bahwa Jakarta hingga kini belum selesai mengendalikan virus Corona dan SIKM masih diperlukan untuk mengendalikan pergerakan warga.

“Perlu kita pahami bahwa Jakarta ini belum selesai menangani wabah COVID-19, kita masih dalam tataran pengendalian. Memang terjadi penurunan angka positif yang signifikan dengan diterapkan PSBB, tapi ini belum selesai,” kata Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo saat dihubungi, Sabtu (6/6/2020).

Baca Juga:  Dampak Corona, Sandiaga Uno: Kita Harus Bersiap Hadapi Era New Normal

Ia juga mengatakan bahwa penanganan corona di DKI cukup baik. Namun, menurutnya SIKM masih perlukan untuk mengendalikan pergerakan warga.

“Di sisi lain, Jakarta itu sekarang posisinya itu sudah membaik dan kemudian jika tidak dilakukan kontrol terhadap pergerakan orang keluar-masuk, maka yang terjadi apa yang sudah diupayakan seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan NGO yang ada di Jakarta itu sia-sia. Ini pentingnya SIKM terus kita lakukan pemeriksaan,” ucapnya.

Syafrin juga meminta kepada masyarakat agar memahami kebijakan penerapan SIKM ini. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan pergerakan orang.

“Nah, kemudian kekuatan kita untuk melakukan mengendalikan wabah ini kan adanya di-tracing, dengan adanya pegerakan orang dari luar mereka mengajukan izin masuk, kemudian di Jakarta ada penjaminnya, sehingga terjadi satu lain hal terkait COVID-19 terhadap yang bersangkutan, Pemprov DKI Jakarta dapat dengan mudah bisa melakukan tracing dan tentu bisa melakukan lokalisasi terhadap kluster yang ada, ini tujuannya ke sana,” ujar Syafrin.

Baca Juga:  Naikkan UMP, Gubernur Khofifah Jamin Kelangsungan Industri

“Jadi perlu pemahaman dan semua pihak mendukung untuk keselamatan bersama,” imbuhnya.[Aks]

Pos terkait

Tulis Komentar Anda di Sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.