Munarman Tanggapi Soal Pengerahan TNI ke Makas FPI-Penurunan Baliho: OMSP yang Bisa Memerintahkan Hanya Presiden
IDTODAY.CO – Juru bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman, angkat bicara soal beberapa aksi yang dilakukan TNI akhir-akhir ini, seperti pengerahan pasukan ke Markas FPI di Petamburan, penurunan baliho Habib Rizieq Syihab. Menuyutnya, aksi itu merupakan kebijakan politik negara.
Pada mulanya, Munarman berbicara soal tugas TNI terkait operasi militer selain perang (OMSP).
“Tugas TNI yang diatur dalam UU 34 Tahun 2004 ada dua, yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Untuk operasi militer selain perang (OMSP) yang bisa memerintahkan hanya presiden. Pasal 7 ayat (3) UU 34/2004 menyebutkan bahwa OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara,” kata Munarman dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11). Sebagaimana dikutip dari detik.com (20/11/2020).
Kemudian, dia mengaitkan OMSP itu dengan aksi TNI yang dilakukan akhir-akhir ini. Menurutnya, aksi pencopotan baliho, pengerahan pasukan TNI ke markas FPI di Petamburan itu atas perintah Presiden. Ia pun menilai bahwa aksi itu dilakukan untuk menakut-nakuti FPI.
“Nah rakyat tentu tahu, copot baliho dan pengerahan pasukan ke Petamburan itu bukan operasi militer perang. Artinya, itu OMSP, di mana TNI menurut UU bergerak atas dasar keputusan politik negara. Dan rakyat juga sudah paham, yang bisa menggerakkan TNI pada situasi OMSP adalah Presiden,” ujarnya.
“Artinya, kebijakan politik negara saat ini memerintahkan TNI untuk melakukan operasi militer selain perang berupa pencopotan spanduk dan pengerahan pasukan ke Petamburan. Itu artinya kebijakan politik negara yang langsung diputuskan oleh Presiden saat ini adalah spanduk, baliho, dan nakut-nakutin FPI,” lanjut Munarman.
Ia menyayangkan aksi yang dilakukan TNI itu. Dia menilai terlalu mahal pembiayaan pasukan TNI jika hanya menakuti rakyat.
“Bagus yang memerintahkan OMSP itu pasang sendiri saja baliho gambar dirinya, biar nggak ngerusak milik orang lain. Dan bagus Pangdam Jaya bantu negara yang sedang kesulitan urus OPM yang gak tuntas tuntas sdh puluhan tahun,” ujarnya.
“Dan sayang juga, pasukan yang dikerahkan ke petamburan itu adalah pasukan super-elite. Prajurit yang dibentuk untuk menjadi prajurit elite itu mahal investasinya. Sayang kalau digunakan untuk menakut-nakuti rakyat,” imbuh Munarman.[detik/aks/nu]
