IDTODAY.CO – Prof. Yusril Ihza Mahendra menilai banyaknya kebijakan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah terkait penanganan virus corona.

Tanpa menafikan sistem otonomi daerah, tapi beliau berpandangan bahwa harus ada intruksi tunggal dari pemerintah pusat, sedangkan kebijakannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Hal itu dimaksudkan karena dikhawatirkan, virus corona akan menjangkit seluruh wilayah Indonesia.

“Kebijakan Pusat harus sama, namun pelaksanannya dilakukan oleh daerah-daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing,” urai Pakar Hukum Tata Negara itu sebagaimana dikutip dari Pojoksatu.id, (16/3/2020).

“Presiden memang telah menyerahkan penanggulangan wabah virus corona kepada BNPB, namun alangkah baiknya penanganan masalah ini dipimpin seorang Menko beranggotakan beberapa menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan non kementerian,” sambung Yusril.

Yusril melihat gerak lambat pemerintah membuat beberapa daerah mulai membuat kebijakan sendiri terkait penanganan virus tersebut. Beliau menilai seharusnya presiden  menggunakan otoritasnya untuk membuat kebijakan strategis berbentuk Perpu sebagai tindakan darurat.

Baca Juga:  Soroti 1 Tahun Kinerja Jokowi-Ma'ruf, PKS: Sebagian Kementarian Gagap Dan Hilang Fokus

“Presiden dalam situasi genting seperti ini dapat saja menerbitkan Perpu untuk mengubah beberapa pasal UU tentang Kesehatan. Pemerintah juga dapat mengalokasikan dana yang lebih besar untuk menanggulangi bencana ini,” lanjutnya.

Beliau manambahkan, jangan sampai negara panik dan harus tetap sigap dalam melakukan penanggulangan. “Negara memang tidak perlu panik, namun sigap mengatasi keadaan,” tutupnya.

Sumber: Pojoksatu.id
Editor: Bahrur Rozy

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan