Novel Baswedan Cs Disebut Bentuk KPK Tandingan, Eko K: Cara Mikirnya Mirip FPI

Novel Baswedan Cs Disebut Bentuk KPK Tandingan, Eko K: Cara Mikirnya Mirip FPI
Novel Baswedan. /Suara

IDTODAY.CO – Langkah Novel Baswedan Cs bersama pegawai KPK yang dipecat mendirikan kantor darurat di depan Gedung KPK disebut penggiat medsos Eko Kuntadhi sebagai upaya membentuk KPK Tandingan.

Dia pun menilai, apa yang dilakukan Novel cs itu cara berpikirnya mirip dengan FPI saat membentuk gubernur tandingan untuk melawan Ahok yang menjadi Gubernur saat itu.

“Ketika Ahok naik jadi Gubernur, FPI melantik Fahrurazi jadi Gubernur KW 9. Kerjanya ya, gitu. Main Gubernur gubernuran.

Ketika Novel cs gak lulus tes KPK, ia mengangkat diri jadi karyawan KPK-KPK-an.

Satu guru, satu ilmu. Cara mikirnya persis sama,” tulis Eko di media sosial.

Baca Juga:  Aksi Tolak Omnibus Law Berlanjut di Polda Sumsel dan Kantor Gubernur

Dalam posrtingannya yang lain, Eko juga sempat membandingkan Novel dengan Kahiyang Ayu, putri Presiden Joko Widodo.

Kata dia, Kahiyang juga pernah melewati proses yang dialami Novel, yakni gagal atau tidak lulus tes menjadi PNS atau ASN. Namun bedanya, Kahiyang bisa menerima meski ayahnya adalah presiden.

“Dulu mbak Kahiyang , putri Jokowi, mencoba jadi ASN. Ia ikut test CPNS. Dan gagal. Dan keinginan jadi ASN gak terwujud. Padahal bapaknya sudah jadi Presiden.

Kemarin Novel Baswedan test ASN. Gagal juga. Tapi maksa minta Jokowi angkat dia jadi ASN.

Anak bukan, tapi manja,” tulis Eko lagi.

Sebelumnya, dikabarkan Pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan koalisi masyarakat sipil antikorupsi mendirikan kantor darurat di depan Gedung ACLC-KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu lalu.

Baca Juga:  Komnas HAM Kecam Teror Terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Pendirian kantor darurat tersebut demi merespons pemecatan terhadap Novel Baswedan cs pada 30 September 2021.

“Kantor darurat ini adalah sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini,” ujar tim kuasa hukum 57 Pegawai KPK yang dipecat, Saor Siagian di lokasi.

Saor mengungkapkan, kantor darurat didirikan agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait kekecawaannya dengan pemberantasan korupsi.

Saor juga meminta Presiden Jokowi segera turun tangan terkait polemik ini. “Presiden harus menepati janjinya untuk memberantas korupsi di Indonesia,” kata Saor.

Baca Juga:  Ketua MUI Bingung: Kenapa Artis Lebih Dicintai Dibandingkan Ustadz?

Saor berpandangan, para pegawai yang akan dipecat merupakan pegawai yang berintegritas dalam pemberantasan korupsi.

Menurutnya, justru pimpinan KPK saat ini merupakan pihak-pihak yang bermasalah. Hal itu terbukti dari pelanggaran etik yang diterima Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar.

“Para pelanggar etik inilah yang merancang TWK dan pemecatan para pegawai yang enggan diajak kompromi,” kata Saor dikutip via liputan 6.

Kantor darurat tersebut akan berdiri setiap Selasa dan Jumat pukul 16.00 WIB hingga 17.00 WIB. Seluruh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya tentang pemberantasan korupsi dipersilakan mengunjungi kantor darurat ini.

Sumber: terkini.id