Pangdam Jaya Sebut FPI Turut Copot Baliho Habib Rizieq
IDTODAY.CO – Panglima Kodam Jayakarta (Pangdam Jaya), Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan bahwa dirinya akan terus memerintahkan prajuritnya menurunkan baliho Habib Rizieq Syihab. Bahkan saat ini, kata dia, penurunan baliho itu dibantu masyarakat dari FPI sendiri.
“Saya akan terus lakukan dan sekarang gabung dengan Pol PP, Polri dan bahkan masyarakat FPI yang turut gabung mencopot baliho tersebut,” kata Dudung. Sebagaimana dikutip dari detik.com (21/11/2020).
Selain itu, Dudung menanggapi kritik yang ditujukan kepadanya terkait pencopotan baliho Imam Besar FPI, Habib Rizieq Syihab. Dudung menyampaikan tidak akan berdiam diri dan akan terus menertibkan baliho-baliho Habib Rizieq.
“Ya kalau sesuai fungsinya, menunggu ancaman dari luar, kapan kerjanya. Terus mau diam saja?” ujar Dudung.
Ia menyebut, Satpol PP dan kepolisian tidak berani bertindak. Oleh karena itu ia dirinya memerintahkan kepada jajaran Kodam Jaya untuk mencopot baliho Habib Rizieq. Dirinya, tegas Dudung, akan terus melakukan pencopotan baliho Habib Rizieq.
“Sementara Pol PP dan Polri sudah nggak berani bertindak, saya akan terus lakukan (pencopotan baliho Habib Rizieq-red),” tegas Dudung.
Untuk diketahui, pasca pernyataan tegas Dudung perintahkan prajuritnya menurunkan baliho Habib Rizieq, sejumlah kritikan terhadapnya bermunculan. Kritik datang dari Partai Gerindra.
“Kita sudah memiliki institusi juga perangkat-perangkatnya yang mengatur masalah itu. Sehingga sebaiknya institusi TNI kembali saja kepada tugas pokoknya yaitu menjadi kekuatan Pertahanan Negara. Masih ada institusi-institusi lain yang lebih berwenang untuk menertibkan itu,” kata Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Kristiono kepada wartawan, Jumat (20/11).
Selain itu, PKS juga bersikap senada. Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari menyarankan urusan pencopotan baliho diserahkan ke Sat Pol PP saja.
“Baliho itu kan bagian Satpol PP, biarlah urusan Satpol PP kalau misalkan boleh juga sih kalau tentara dilibatkan tapi sifatnya diminta bantuan,” kata ketika dihubungi kemarin.
“Misalkan Satpol PP nya nggak berani untuk menurunkan dikawal tentara boleh. Tapi yang kerja Satpol PP bukan tentara yang kerja, malah Satpol PP nya yang nonton,” imbuhnya.[detik/aks/nu]
