Patuh Pada Penguasa, Pengamat: DPR Saat Ini Pragmatis

Patuh Pada Penguasa, Pengamat: DPR Saat Ini Pragmatis
Pemandangan Kompleks DPR/MPR/DPD, di Senayan, Jakarta. Kawasan ini disebut sebagai model yang dibangun Soekarno dalam mengadopsi ruh keindonesian, khususnya dari betawi, terkait prinsip halaman dengan tanaman dan ruang air yang lebih luas dibandingkan bangunan.(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)

IDTODAY.CO – Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ternyata tidak dipatuhi oleh pemerintah.

Hal tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh pengamat politik dan sosial Muhammad Yunus, ditengarai akan menjadi biang akal-akalan untuk akhirnya jabatan presiden dua periode juga bisa dirubah.

 “Putusan MA tentang Iuran BPJS Kesehatan saja bisa diakali apalagi jabatan presiden dua periode bisa diakali,” kata  Muhammad Yunus sebagaimana dikutip dari Suaranasional.com (18/5/2020).

Baca Juga:  Natalius Pigai: Jokowi Gagal Tertibkan Mahfud MD

 Yunus menilai DPR yang saat ini mayoritas dikuasai oleh koalisi pemerintah akan lebih leluasa untuk mengubah masa jabatan presiden.

“Apalagi saat ini, DPR dikuasai penguasa dan sangat pragmatis,” terangnya.

Iapun menuding DPR hanya mendahulukan kepentingan  koalisinya saja. “RUU Minerba yang dikritik masyarakat tetap disahkan DPR, Perppu Corona yang kontroversi tetap disahkan DPR. DPR hanya penyambung lidah penguasa,” tegas Yunus.

Baca Juga:  Fadli Zon Ditegur Prabowo, PKB: Silakan Mau Ditegur, Diingatkan atau Dipecat

dengan demikian Yunus menganggap publik pesimis untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena peluang untuk dikabulkan sangat kecil sekali.

“Kalaupun gugatan menang di MK, pemerintah tidak akan mematuhi keputusan MK. Gugatan iuran BPJS Kesehatan di MA dimenangkan publik, pemerintah tetap melanggar,” pungkas Yunus.[Brz]