PB HMI Desak Pemerintah Hentikan Mobilisasi TKA Demi Kondusifitas Daerah
IDTODAY.CO – Massa aksi yang terdiri dari HMI Cabang Kendari, Tamalaki Sultra, Karadano Tolaki, BEM IAIN Kendari PMT Sultra dan BEM Nusantara Wilayah Sulawesi Tenggara berunjuk rasa menolak kedatangan 500 TKA asal China di Simpang Empat menuju Bandara Haluoleo di Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, Sultra pada Rabu (24/6).
Dalam aksi tersebut massa melakukan sweeping terhadap setiap kendaraan yang keluar dari bandara khususnya kendaraan roda empat. Massa juga melemparkan batu terhadap aparat kepolisian yang berusaha membubarkan aksi tersebut.
Baru setelah aparat kepolisian menggunakan water canon dan tembakan gas air mata, massa pun dapat dibubarkan yaitu pada Rabu dini hari (24/06).
Menanggapi insiden tersebut, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak pemerintah agar bisa menahan diri untuk tidak melakukan mobilisasi Tenaga Kerja Asing (TKA) di tengah situasi kebatinan masyarakat yang resah menghadapi pandemi Covid-19.
Dikutip dari RMOL.id (26/06/2020), Pejabat Ketua Umum PB HMI, Arya Kharisma Hardy mengataka bahwa pemerintah seharusnya mampu menahan diri untuk tidak mendatangkan TKA di tengah situasi kebatinan masyarakat yang resah. Apalagi, pemerintah belum mencabut status pandemi Covid-19 ini.
“Wajar apabila hadir penolakan TKA dari masyarakat, mestinya pemerintah menahan diri,” kata Arya
Desakan itu disampaikan Arya demi menjaga kondusifitas daerah. Selain itu, ada ratusan karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan yang hingga saat ini belum ditarik kembali bekerja dengan alasan pelonggaran akibat Covid-19.
“Mestinya pemerintah segera introspeksi diri, hentikan mobilisasi TKA. Adik-adik kami di daerah menemukan masih ada ratusan karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan. Persoalan ini dapat memicu ketegangan masyarakat akibat hadirnya ratusan TKA yang bisa saja menggantikan posisi para pekerja lokal,” ujar dia.
Menurut Arya, menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat jauh lebih penting dari pada investasi.
Ia juga menekankan agar pemerintah mempreoritaskan pemerataan kesempatan bagi pekerja lokal, agar manfaat investasi dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Pemerataan kesempatan bagi pekerja lokal mesti jadi prioritas. Masih banyak tenaga kerja lokal yang mampu menempati peran-peran strategis di dalam perusahaan,” tukasnya.[aks/nu]
