PBNU Desak Pemerintah Tunda Pilkada Serentak
IDTODAY.CO – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mengatakan bahwa melindungi kelangsungan hidup (hifdz al-nafs) dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi masyarakat.
Atas dasar Itulah, beliau meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk menunda penyelenggaraan Pilkada 2020 hingga berakhirnya proses tanggap darurat Covid-19.
“Meminta agar KPU, Pemerintah, dan DPR untuk menunda pelaksanaan tahapan pilkada serentak tahun 2020,” kata Said, dalam keterangannya, sebagaimana dikutip dari beritasatu.com, Minggu (20/9/2020)
Lebih lanjut, KH said mengatakan bahwa orientasi pemerintah mestinya dimaksimalkan untuk menuntaskan krisis kesehatan karena penularan Covid-19 di Indonesia telah mencapai tingkat darurat.
Menurutnya, mobilisasi massa dalam perhelatan demokrasi pasti tidak dapat dielakan meskipun sudah diatur dalam regulasi. Buktinya, pendaftaran paslon terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan.
“Fakta bahwa sejumlah penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta para calon kontestan pilkada di sejumlah daerah positif terjangkit Covid-19. Sulit untuk menerapkan protokol kesehatan karena massa yang terkonsentrasi akan banyak dalam tiap tahapannya,” ucapnya.
Terkait fakta tersebut, KH said meminta pemerintah untuk mengalokasikan anggaran Pilkada untuk pepaya penanggulangan dampak covid 19 pada masyarakat.
“Meminta untuk merealokasikan anggaran pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial,” kata Said.
Disamping itu, KH said meminta pemerintah untuk mengkaji kembali pelaksanaan Pilkada terkait kemanfaatannya pada masyarakat sebagaimana diamanatkan hasil rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 di Cirebon.
Menurutnya gambar Pilkada hanya menjadi ajang unsur kemudharatan terhadap rakyat dengan bentuk politik yang sangat tidak baik.
“Berupa politik uang dan politik biaya tinggi,” kata Said.[beritasatu/brz/nu]
