Penanggulangan Pandemi Covid-19, IDI: pemerintah Harus Jamin Keberlanjutan Kehidupan Masyarakat

ILUSTRASI petugas medis.* /AGUS KUSNADI/KP
ILUSTRASI petugas medis.* /AGUS KUSNADI/KP (Foto: Pikiran-rakyat.com)

IDTODAY.CO – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta agar penerapan new normal disesuaikan dengan status epidemi daerah tersebut. pernyataan tersebut disampaikan terkait pemberian izin terhadap 102 daerah kabupaten dan kota untuk menerapkan new normal oleh pemerintah. 102 daerah itu merupakan daerah dengan status zona hijau yang tersebar di 23 provinsi. 

IDI meminta pemerintah dalam memberikan jaminan terhadap keberlanjutan kehidupan masyarakat dengan menyesuaikan pemberlakuan new normal atas rekomendasi dari pakar epedemiologi.

“Seiring dengan upaya penanggulangan pandemi COVID-19 pemerintah perlu menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat. Agenda pemulihan kegiatan masyarakat perlu disesuaikan dengan status epidemiologi atau laju penularan COVID-19 di setiap wilayah,” kata Humas PB IDI Halik Malik, saat dihubungi, Minggu (31/5). Seperti dikutip dari detik.com (01/06/2020).

Baca Juga:  PB HMI Desak Pemerintah Hentikan Mobilisasi TKA Demi Kondusifitas Daerah

Menurut Halik, status penanganan dan pemulihan bersikap dinamis. Status yang awalnya sudah pemulihan atau new normal bisa kembali diperketat.

“Jika derajat penularannya sudah rendah maka kegiatan masyarakat bisa dibuka atau dilonggarkan, namun apabila derajat penularan kembali tinggi maka kegiatan masyarakat kembali harus diketatkan atau dibatasi,” kata Halik.

IDI mengatakan bahwa pemerintah telah menyebut 102 daerah aman COVID-19 berdasarkan data yang terintegrasi. Penentuan itu berdasarkan pada 11 indikator dari aspek epidemologi, surveilens kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

Baca Juga:  Soroti Kinerja Buruk Ahok di Pertamina, Novel Bamukmin: Ahok Dapat Posisi Tersebut Hanya Ajang Balas Budi

“Dari hasil analisis data terintegrasi pada siatem informasi bersatu lawan Covid19, bahkan disebutkan ada 102 kabupaten/kota yang tidak terdampak COVID-19. Hal ini perlu didalami agar tidak terjadi bias estimasi atau bias seleksi dalam pemeriksaan kasus COVID-19 yang disebabkan oleh ketimpangan kemampuan pemeriksaan antar daerah dan kemampuan layanan kesehatan yang masih sangat bervariasi,” ujar Halik.

“Sekali lagi kemampuan pemeriksaan konfirmasi COVID-19 sangat menentukan kapan awal dan akhir dari semua pandemi, kapan kebijakan pembatasan sosial atau karantina wilayah bisa dilonggarkan, dan kapan kehidupan new normal dimulai, bahkan ketika vaksin COVID-19 telah ditemukan, pemeriksaan yang adekuat dan valid tetap diperlukan,” tegasnya.[Brz]

Baca Juga:  Keroyok Anies Baswedan, Upaya Pemerintah Pusat Agar Dipandang Positif Masyarakat