Permenkes Dan Permenhub Bertentangan Soal Ojol, Komisi III : Warga Bisa-Bisa Tak Ikuti PSBB

Ojek online
Ojek online (indopolitika.com)

IDTODAY.CO – “Menhub sedapat mungkin jangan menganggap bahwa semua bisa diatur dan sebagainya. Seharusnya ada koordinasi, tidak memunculkan ego sektoral di lintas kementerian masing-masing,” tandas dia.

Terjadinya pertententang terkait peraturan ojol membawa penumpang antara Permenkes dan Permenhub menunjukkan tidak adanya koordinasi yang baik antara Plt Menhub Luhut Pandjaitan dan Menkes Terawan Agus Putranto. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding.

Dalam Permenhub Nomor 18/2020 membolehkan ojol membawa penumpang dengan sejumlah syarat. Sementara itu, Permenkes Nomor 9/2020 melarang ojol membawa penumpang.

Baca Juga:  Update Terbaru: Jumlah Korban Terinfeksi Corona Indonesia

Menurut Sudding, akibat dari pertentangan peraturan tersebut, masyarakatlah yang kebingungan, aturan mana yang harus diikuti.

“Ini patut kita sesalkan, di kabinet, di jajaran pemerintahan kok tidak ada koordinasi di lintas kementerian sehingga muncullah peraturan yang saling bertentangan. Nah, ini kan membingungkan sebenarnya di tataran implementasi dari PSBB itu sendiri,” kata Sudding saat dihubungi, Senin (13/4). Sebagaimana dikutip dari kumparan (13/04/2020).

Oleh karena itu, ia meminta kepada presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah prihal peraturan yang saling bertentangan itu, Sebab, kata dia, aturan yang tak jelas dari pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk tidak menaati PSBB.

Baca Juga:  Polemik Pernyataan Menag Yaqut, Fadli Zon Minta Jokowi Klarifikasi

“Presiden jangan membiarkan aturan-aturan itu saling bertentangan. Di satu sisi ada larangan tapi di sisi lain pemerintah sendiri yang memberikan contoh yang tidak elegan di masyarakat,” kata dia.

“Ini membuka ruang bagi masyarakat untuk tidak menaati PSBB karena pemerintah membingungkan, aturan membingungkan. Pemerintah memberikan contoh yang tidak baik untuk masyarakat sehingga masyarakat juga bisa melakukan suatu tindakan yang tidak menaati aturan itu sendiri,” lanjut dia.

Baca Juga:  Aparat Harus Tindak Tegas Oknum Yang Manfaatkan Darurat Corona Untuk Kepentingan Pribadi

Selain itu, Sudding juga meminta kepada semua kementerian agar tidak mementingkan ego sektoral masing-masing dalam menangani wabah corona. Dia ingin pemerintah memperbaiki komunikasi antar kementerian.

“Menhub sedapat mungkin jangan menganggap bahwa semua bisa diatur dan sebagainya. Seharusnya ada koordinasi, tidak memunculkan ego sektoral di lintas kementerian masing-masing,” tandas dia.[Aks]