Petani Sawit Swadaya Tak Dapat Bantuan Program Negara, SPKS: Sebaiknya Dievaluasi

IDTODAY.CO – Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Manseus Darto mengkritik kebijakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Menurutnya, konglomerasi di tingkat Dewan Pengawas dan Komite Pengarah telah melakukan kooptasi terhadap proses pengambilan kebijakan dan anggaran secara struktural.

Pernyataan tersebut disampaikan Manseus Darto ketika menjadi pembicara dalam diskusi virtual bertema “Monopoli Mata Rantai oleh Industri Biodisel dalam Program B30 di Jakarta, Sabtu (15/8/2020).

“Akses terhadap bantuan subsidi dana dan anggaran dipegang oleh industri besar, petani swadaya tidak mendapatkan bantuan dari program negara. BPDP-KS , sebagai lembaga yang mengontrol rantai pasok kelapa sawit dan biodiesel, sebaiknya dievaluasi dan dijadikan lembaga independen,” ucap Darto sebagaimana dikutip dari Beritasatu.com.

Lebih lanjut, Darto mengatakan bahwa para petani Swadaya belum mendapatkan keuntungan secara maksimal dari hasil usahanya. Pasalnya kok maaf pada tengkulak telah menciptakan terjadinya disparitas harga hingga kisaran 30%. Sedangkan para petani Swadaya tersebut tidak memiliki akses ada pasar dan public untuk memasarkan hasil jerih payahnya secara langsung.

“Petani swadaya harus dilibatkan langsung dalam rantai produksi biodiesel melalui regulasi yang memaksa pabrik untuk bermitra dengan petani swadaya,” tegas Darto[beritasatu/brz/nu]