PKS Tanggapi Soal Projo Minta Komisaris-Direksi BUMN Banyak Diisi Relawan: Bebani Negara

IDTODAY.CO – Organisasi masyarakat Pro Jokowi (Projo) meminta Kementerian BUMN agar menambah jumlah relawan yang menduduki posisi komisaris dan direksi BUMN dari kalangan pendukung Presiden Jokowi. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin Ak menilai permintaan tersebut akan menjadi beban bagi negara.

“Jadi ya mestinya kita semua itu mbok ya berpikir, inilah, apa, negara, gitu loh. Jangan berpikir pribadi atau hanya kepentingan kelompok. Kasihan kan dampaknya ke rakyat. Menurut saya, tuntutan kayak gitu ya tadi, menjadi beban akhirnya. Beban negara,” kata Amin saat dihubungi, Jumat (30/10). Seperti dikutip dari detik.com (30/10/2020).

Ia pun mengatakan bahwa dirinya tidak setuju denga permintaan Projo tersebut. Tidak hanya itu, ia menegaskan ketidaksetujuannya terhadap siapa pun yang memberi usulan serupa.

“Sangat tidak setuju. Kita tidak melihat pada Projo-nya. Apa pun judulnya, siapa pun latar belakangnya, mau judulnya ormaslah, mau judulnya tim sukses, mau judulnya apa, kalau terus mirip berpikirnya kayak begitu, tidak setuju,” ujarnya.

Menurut Amin, kinerja BUMN saat ini sudah terpuruk. Menurutnya, hal itu disebabkan proses pengangkatan direksi dan komisaris BUMN selama ini tidak menggunakan pendekatan profesionalisme.

“Fakta sekarang, kinerja BUMN itu sudah terpuruk. Itu satu. Kenapa? Kebanyakan beban. Kenapa kebanyakan beban? Pengangkatan direksi komisaris itu tidak menggunakan pendekatan profesionalisme. Bukan profesionalisme pertimbangannya tapi berdasarkan pendekatan politik mayoritasnya, gitu untuk nampung-nampung tim sukses, nampung-nampung pejabat,” ujar Amin.

Amin mengatakan, unsur politik lebih dominan dalam proses pengangkatan pejabat BUMN. Oleh sebab itu, jika ada relawan menuntut agar para pendukung nonpartai Jokowi menduduki jabatan BUMN, menurutnya, BUMN tidak akan bisa mencapai tujuannya.

“Kedua, juga dari sisi jumlah gitu loh. Pengangkatannya itu tidak benar-benar berbasis kompetensi tadi, bukan berbasis profesionalisme. Tapi lebih kepada banyak ya, saya nggak mengatakan semuanya, tapi kok unsur politiknya kok lebih dominan,” ungkap Amin.

“Kalau ada tuntutan seperti ini lagi, ini akan memperparah kinerja BUMN. Akhirnya BUMN bukan bisa mencapai tujuan pendiriannya, malah akan semakin menjadi beban negara,” sambungnya.[detik/aks/nu]