Politikus PDIP Tanggapi Relawan Jokowi Bersatu yang Laporkan Najwa Shihab: Lebay
IDTODAY.CO – Relawan Jokowi Bersatu melaporkan Najwa Shihab karena mewawancarai ‘bangku kosong’ yang seolah-olah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Langkah pelaporan tersebut dinilai Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Charles Honoris sebagai langkah yang berlebihan atau lebay.
“Langkah pelaporan polisi ini berlebihan. Lebay menurut saya,” kata Charles kepada wartawan pada Rabu (7/10). Sebagaimana dikutip dari detik.com (07/10/2020).
Charles mengatakan bahwa siaran ‘bangku kosong’ yang dilakukan Najwa Shihab merupakan bentuk kreativitas. Terlebih, karena pejabat yang bersangkutan sulit diakses untuk melakukan wawancara.
“Yang saya lihat dari wawancara Najwa kemarin adalah kreativitas seorang jurnalis yang sulit mendapatkan akses wawancara seorang pejabat,” ujarnya.
Bahkan Charles meyakini bahwa presiden Joko Widodo tidak menyetujui terhadap pelaporan tersebut. Karena, menurutnya, Jokowi merupakan sosok yang menghormati perbedaan pendapat.
“Saya meyakini Pak Jokowi yang kita tahu sangat menghormati perbedaan pendapat selama ini juga tidak merasa terganggu dan tidak setuju dengan pelaporan tersebut, beliau fokus pada kerja nyata saja,” ucap Charles
Menurut Charles, saat ini adalah era demokrasi. Pelaporan ke polisi hanya bisa dilakukan jika ada batasan demokrasi yang dilanggar, seperti ujaran kebencian atau SARA.
“Ini era demokrasi, ketika kritik harus dibalas dengan argumentasi, dan sindiran harus dijawab dengan kinerja. Pelaporan hanya bisa dilakukan apabila ada batas-batas rambu demokrasi yang sudah dilampaui, seperti ujaran kebencian atau SARA,” tutur Charles.
Kemudian, ia menyarankan agar agar Relawan Jokowi Bersatu dapat belajar untuk hidup berdemokrasi. Khususnya, terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi.
“Saran saya belajarlah hidup berdemokrasi. Demokrasi bukan sekedar pemilihan umum dan suara terbanyak, tetapi mengandung nilai-nilai yang tidak terpisahkan seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi. Begitu juga kontrol sosial oleh masyarakat (termasuk media) terhadap pemerintah,” ujar Charles.[detik/aks/nu]
