IDTODAY.CO – Politisi Partai Demokrat, Syariefuddin Hasan mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam rencana untuk mencetak uang baru. Sebab hal itu akan berakibat terjadinya inflasi damn membuat daya beli masyarakat semakin rendah.
Menurutnya pemerintah lebih baik membatalkan anggaran di bidang infrastruktur dan anggaran untuk ibu kota baru supaya dapat membantu mengurangi defisit APBN daripada mencetak uang baru.
“Sebaiknya anggaran pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur dan anggaran untuk ibu kota baru dibatalkan agar bisa dialihkan membantu APBN yang defisitnya semakin melebar,” katanya, Jumat, 1 Mei 2020. Sebagaimana dikutip dari BUKAMATA.CO (01/05/2020).
Syarief Hasan juga menyarankan agar Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebaiknya diganti dengan UU APBN-P Tahun 2020. “Kami menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2020, refocusing anggaran dan lainnya harus melalui APBN-P 2020,” ujarnya.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan membolehkan pemerintah untuk mencetak uang baru.
Dimana, Badan Anggaran DPR RI juga mengusulkan kepada pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang hingga Rp 600 triliun. Tujuannya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak yang ditimbulkan wabah virus Corona atau Covid-19.
Badan Anggaran memandang bahwa untuk mengatasi pandemi virus Corona baik penanganan kesehatan maupun dampak ekonominya, perlu pembiayaan yang besar.[Aks]
