Pondok Pesantren Se Indonesia Ikuti Maklumat MUI Tolak RUU HIP
IDTODAY.CO – Berbagai kalangan terus menyuarakan penolakannya terhadap pembahasan Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang masih bergulir di DPR RI. Termasuk di antaranya adalah Badan Kerjasama Pondok Pesantren se Indonesia (BKsPPI).
Ketua BKsPPI, Didin Hafiduddin menegaskan bahwa penolakan tersebut merupakan tindak lanjut dari maklumat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Dalam keterangannya Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa, “BKsPPI menolak RUU HIP yang telah berubah nama menjadi RUU Pedoman Ideologi Pancasila (PIP) dan meminta DPR RI mencabut RUU tersebut dari daftar Prolegnas,” ujar Didin sebagaimana dikutip dari Rmol.id (3/7).
Secara tegas Didin Hafiduddin mengatakan, pihaknya menolak RUU tersebut dikarenakan bertentangan dengan TAP MPR RI 1/2014 tentang empat pilar kebangsaan. Yakni, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Atas dasar itu, Didin mendesak DPR RI untuk berpedoman pada Pancasila sebagaimana dideklarasikan pada 18 Agustus 1945.
“Pancasila yang dideklarasikan pada tanggal 18 Agustus 1945 sesuai Dekrit Presiden tahun 1959, dinyatakan sebagai dasar negara yang telah final dan tidak boleh diutak atik lagi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Didin mendesak pemerintah untuk tegas dalam penegakan hukum terhadap siapa pun yang yang mengganggu dan merongrong kesatuan NKRI dengan mendowngrade nilai-nilai Pancasila.
Dia khawatir komunisme akan kembali bangkit melalui banyaknya gangguan yang terjadi pada Pancasila beberapa saat terakhir.
Terbitkan Maklumat, MUI Kutuk Keras Aneksasi Israel Di Wilayah Tepi Barat Palestina “Kepada seluruh pimpinan pondok pesantren diimbau untuk terus mengajarkan dan mencerdaskan para santri dan masyarakat tentang bahaya laten komunisme,” tandasnya.[rmol/brz/nu]
