Refly Harun: Meskipun Pemerintah Adalah Jagoan, tapi Harus Jaga Demokrasi

Refly Harun
Ahli yang diajukan oleh KPK dalam sidang uji materi terkait hak angket, Refly Harun, usai memberikan keterangan ahli dalam sidang uji materi pasal 79 ayat (3) UU MD3 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017). (KOMPAS.com/Kristian Erdianto)

IDTODAY NEWS – Pakar hukum tata negara, Refly Harun komentari keluhan banyak orang terkait kebebasan berpendapat yang semakin dibatasi.

Dia menegaskan, UUD 1945 Pasal 28 E ayat 3 telah menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat.

Demikian juga, kebebasan berpendapat diatur dalam pasal 28 I ayat 1 yang menyebut, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Baca Juga:  Jokowi Tinjau Persiapan New Normal, Warga Antre di Summarecon Mall Bekasi

Lebih lanjut, Refly Harun mengomentari kerjaan buzzer yang kerap menyerang para pengkritik pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam ILC TvOne, Selasa (18/8).

“Saya pernah bikin tweet, saya bilang yang namanya intelektual itu ya kerjanya mengkritik pemerintah, akademisi juga begitu. Tapi kalau kerjanya mengkritik pengkritik pemerintah, itu namanya buzzer,” kata Refly bagaimana dikutip dari Pojoksatu.id

 tweet itu, salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI ini mengaku dibully dan dihujat habis-habisan di media sosial.