Rizal Ramli: Indonesia Norak dan Ketinggalan!
IDTODAY.CO – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman era Joko Widodo, Rizal Ramli mengatakan setiap pergantian pemimpin di Indonesia selalu menggeser makna demokrasi. Bahkan, saat ini, demokrasi sudah melenceng jauh dari makna sesungguhnya.
“Setelah kejatuhan Soeharto hanya jadi demokrasi prosedural. Lama-lama jadi demokrasi kriminal,” ujar Rizal Ramli dalam Chanel YouTube Karni Ilyas bertajuk Karni Ilyas Club – Rizal Ramli ‘Pak Jokowi Lebih Dengar Saya’, sebagaimana dikutip dari RMOL, Jumat (23/10).
Ia mengatakan, demokrasi dianggap kriminal karena demokrasi sudah tidak bekerja untuk rakyat dan bangsa Indonesia.
“Tapi bekerja untuk bandar-bandar yang membiayai calon. Jadi yang milih kandidat itu bandar, si calon Gubernur Bupati abis itu dia bantu biaya surveinya, biaya PR-nya. Begitu yang bersangkutan terpilih, dia ngabdi sama bandarnya, bukan sama kepentingan nasional maupun rakyat biasa,” jelas RR.
RR kemudian lebih memilih mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Hal itu disebabkan kondisi saat ini yang semakin tidak terkendali.
“Supaya threshold yang jadi sekrup pemerasan dari sistem demokrasi kriminal ini dihapuskan,” ucap RR.
Lebih lanjut, RR menegaskan bahwa terdapat 48 negara yang tidak lagi menganut sistem ambang batas. Ironisnya, Indonesia justru masih mengagungkan sistem yang sudah kadaluarsa tersebut.
“Kita nih norak dan ketinggalan. Kalau mau jadi Bupati, mesti (mengeluarkan) Rp 60 miliar, jadi Gubernur di Pulau Jawa bisa minimum Rp 300 (miliar) bahkan Rp 1 triliun, inilah yang merusak. AJadi presiden lebih gila lagi, biaya partainya aja bisa hampir berapa triliun itu,” tandas RR.[rmol/brz/nu]
