Rizal Ramli Sebut Jokowi Akan Kesulitan Mengatasi Persoalan Indonesia, Sebabnya….
IDTODAY.CO – Mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Rizal Ramli menyoroti kebijakan Presiden Joko Widodo terkait penanganan krisis akibat covid-19. Menurutnya, kebijakan Jokowi terlihat tidak fokus dan berubah-ubah.
Kebijakan plin-plan tersebut didasarkan minimnya wawasan yang dimiliki dan kebiasaan meminta saran dari orang-orang yang sarat kepentingan.
“Jokowi itu punya kekuasaan besar. Dia saja yang tidak bisa memanfaatkan kekuasaannya untuk kebaikan kita bersama dan menyejahterakan rakyat karena memang saya mohon maaf enggak doyan baca,” tutur Rizal dalam kanal Hersubeno di YouTube sebagaimana dikutip dari JPNN (29/8/2020).
Rizal menambahkan, Jokowi memang membaca tetapi maksimal satu halaman. Sangat berbeda dengan kebiasaan para presiden Indonesia sebelumnya.
“Semua pemimpin Indonesia dari generasi pergerakan mulai Bung Karno, Bung Hatta rajin baca semuanya. Kemudian BJ Habibie yang sangat haus dengan informasi,” ujarnya.
“Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid, red) sebelum matanya bermasalah bacanya luar biasa. SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, red) juga. Nah ini ketemu orang yang malas baca, kan repot jadinya,” Imbuh Rizal.
Ekonom senior tersebut juga menyebut bapak pembangunan Indonesia, Presiden Soeharto sebagai seorang yang sangat gemar membaca.
Kebiasaan tersebut diketahui setelah mantan Mensesneg Moerdiono bercerita soal rutinitasnya membawa fail setebal sekitar 200 halaman untuk Pak Harto. Menyitat cerita Moerdiono tersebut, Rizal mengatakan bahwa Pak Harto setiap malam membaca berkas yang disodorkan para pembantunya di kabinet.
“Setiap malam dibaca Pak Harto, dikasih nota. Lanjutkan, periksa lagi, bandingkan, tanya sana sini dan sebagainya,” tutur Peraih gelar doktor ilmu ekonomi dari Universitas Boston itu.
Atas dasar itulah, Rizal Ramli mengaku ragu terhadap kemampuan Jokowi makalah Indonesia dengan segala kompleksitas permasalahannya tanpa didukung kebiasaan membaca.
“Mohon maaf ya, orang-orang di sekitar Jokowi itu banyak kepentingannya, bisnis dan lainnya. Jadi Presiden itu tidak dapat opsi alasan kenapa kebijakan itu harus diambil dan tidak diambil. Itu yang bikin repot dan imbasnya rakyat semuanya susah,” tuturnya.[jpnn/brz/nu]
