Sebut Demonstrasi Besar Tidak Bisa Dihentikan Dengan Penangkapan, Aktivis: Ini sinyal Penting!

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) untuk Indonesia, Ray Rangkuti
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti,(Foto: Kompas.com / Dani Prabowo)

IDTODAY.CO – Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) untuk Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan bahwa wa Ndak nya aksi demonstrasi di berbagai penjuru Indonesia yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat terkait penolakan terhadap omnibus Law Cipta kerja harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintahan presiden Jokowi.

Terlebih lagi, terkait cara pemerintah dengan melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang melakukan penolakan Jika perlu dijadikan warning.

Bacaan Lainnya

“Ini sinyal penting, warning penting kepada pemerintahan Pak Jokowi bahwa keresahan ini enggak bisa diselesaikan dengan cara menangkap orang seperti sekarang,” ujar Ray Rangkuti saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Smart FM bertajuk “Omnibus Law dan Aspirasi Publik”, sebagaimana dikutip dari RMOL, Sabtu (17/10).

Ray menegaskan bahwa kekecewaan masyarakat terhadap proses dan substansi UU Cipta kerja merupakan penyebab utama maraknya aksi demonstrasi. Demikian juga adanya kekecewaan secara menyeluruh pada pemerintahan Jokowi di periode ini juga turut memberikan andil.

“Apa yang menyeluruh itu? Ya ini nggak bisa dilihat semata-mata karena UU omnibus law yang dianggap mengecewakan baik proses maupun substansinya. Tapi juga ada masalah ketika terjadi revisi UU KPK, ada mungkin soal cara pemerintah menangani Covid-19 orang begitu kecewa, ada unsur ekonomi yang memang makin hari makin keliatan sulit,” urai Ray Rangkuti.

 “Nah ditambah dengan proses pembahasan UU Cipta Kerja yang secara proses maupun substansi mengecewakan banyak pihak,” sambungnya.

“Jadi, kumulasi itulah yang mengakibatkan demonstarsi begitu besar baik dari skala lokasi maupun secara massa,” kata Aktivis 98′ itu

Turut hadir juga dalam acara tersebut, narasumber lain dalam diskusi daring tersebut antara lain Tenaga Ahli Utama Bidang Hukum Kantor Staf Presiden (KSP), Ade Irfan Pulungan; pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti; Litbang Kompas, Yohan Wahyu; dan pengamat komunikasi politik UPH, Emrus Sihombing.[rmol/brz/nu]

Pos terkait