Sebut Partisipasi Pemilih Akan Rendah, Pengamat: Satu Nyawa Lebih Penting Daripada Satu Suara

Mantan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Djohermansyah Djohan, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2018). (Foto: TRIBUNNEWS/RINA AYU)

IDTODAY.CO – Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Djohermansyah Djohan mengatakan bahwa pandemi covid 19 akan memaksa Pilkada Serentak 2020 minim partisipasi dari pemilih.  

“Orang lebih penting menjaga keselamatan nyawa. Satu nyawa lebih penting daripada satu suara,” kata Joe, sapaan akrab Djohermansyah Djohan sebagaimana dikutip dari Beritasatu.com (15/10).

Ia pesimistik bisa mencapai target yang ditetapkan KPU yaitu mencapai 75 persen. Dia memprediksi banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang lengang atau kosong karena masyarakat enggan ke TPS.

Lebih lanjut, Joe mengingatkan bahwa kondisi itu akan melahirkan legitimasi Pilkada 2020 yang rendah. Pelaksanaan Pilkada 2020 akan dianggap sebagai yang terburuk karena pemilih yang hadir sedikit.

Kemudian, khawatiran tersebut akan berimplikasi terhadap rendahnya legitimasi kepala daerah terpilih. Tentu, hal tersebut akan dimanfaatkan pihak yang kalah untuk merongrong kepemimpinan calon terpilih.

“Ini sudah biasa terjadi. Legitimasi yang rendah akan dimanfaatkan untuk mengganggu pemerintah sehingga tidak menjadi efektif,” tuturnya.

Baca Juga:  Mahfud MD Sebut Korban Kecelakaan Lebih Tinggi dari Corona, Pengamat: Dia Tertular Dungu

 Besar Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)  juga memprediksi pelaksanaan Pilkada 2020 akan banyak terjadi politik uang. hal tersebut disebabkan banyaknya masyarakat yang terhimpit kesusahan akibat pandemi covid 19.

Menurutnya, hal tersebut akan dimanfaatkan oleh para paslon untuk membeli suara mereka dan menukarnya dengan sejumlah uang.

Demikian juga, Pilkada serentak 2020 akan dimanfaatkan oleh para pertahanan untuk memperoleh keunggulan melalui pemanfaatan dana bantuan sosial (Bansos) untuk membiayai Pilkada dan mengelabui pemilih.

Baca Juga:  Sesalkan Pembangunan “Jurassic Park” di TN Komodo, Pengamat: Bisa Mencoreng Nama Indonesia

“Nanti pembagiannya mendekat hari pemungutan. Atau dikampanyekan itu bantuan dari mereka. Padahal itu uang negara,” pungkas Joe.[beritasatu/brz/nu]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan