Sebut UU Cipta Kerja Cacat Prosedural, Fraksi Demokrat: Perlu Pengujian MK

  • Whatsapp
Herman Khaeron
Wakil ketua Komisi IV Herman Khaeron,(Foto: dpr.go.id)

IDTODAY.CO – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menegaskan bahwa undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan dan diserahkan kepada pemerintah sama sekali tidak boleh dirubah. Bahkan, merubah undang-undang tersebut merupakan skandal.  

Pernyataan tersebut disampaikan Herman ketika memberi tanggapan penghapusan Pasal 46 Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (migas) dari draf Omnibus Law Cipta Kerja. Sebagaimana dikutip dari Merdeka.com, Jumat (23/10).

“Ini yang selalu saya ingatkan, jangan sampai mengesahkan RUU dengan cek kosong, tidak jelas dan banyak perubahan substansi, tidak diperbolehkan, ini skandal,” ujar Herman kepada wartawan sebagaimana dikutip dari Merdeka.com

Herman mengatakan, Demokrat tidak tahu soal penghapusan pasal tersebut. Hanya saja, dia menegaskan penghapusan tersebut merupakan suatu pelanggaran.

Baca Juga:  Wiku Adisasmito: Aksi Demo Memiliki Potensi Jadi Klaster

“Kami tidak paham, yang pasti RUU yang diputuskan di paripurna tanggal 5 Oktober tidak boleh berubah, dan kalau berubah tentu ini pelanggaran,” urainya.

Herman menegaskan bahwa omnibus Law Cipta kerja cacat secara prosedur. Makan Mama perbedaan substansi ketika disahkan dengan draft terbaru yang beredar memiliki perbedaan yang signifikan.

“Perlu pengujian Mahkamah Konstitusi, sejatinya cacat prosedural,” tegasnya.[merdeka/brz/nu]

Pos terkait

Tulis Komentar Anda di Sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.