Sindir HRS, DPP Golkar: Mengakui Pemerintah yang Sah adalah Akhlak Terpuji dalam Bernegara

Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini Ace Hasan Syadzily,(Foto: Internet)

IDTODAY.CO – Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily, menyoroti pernyataan Sekretaris Umum FPI, Munarman, menyebut Habib Rizieq Syihab bakal memimpin revolusi akhlak. Menurutnya, revolusi akhlak tersebut harusnya dimulai dari dirinya sendiri.

“Revolusi akhlak itu harus dimulai dari kita sendiri dan lingkungan kita. Merubah diri kita untuk berperilaku dan berakhlak yang baik (akhlakul karimah) sudah menjadi kewajiban umat Islam,” kata Ace Hasan sebagaimana dikutip dari Detik.com (19/10/2020).

Baca Juga:  Sambil Acungkan Golok, Geng Motor Serang FPI saat Pasang Spanduk Habib Rizieq Shihab

Menurutnya, Habib Rizieq sebagai tokoh agama harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

“Soal revolusi akhlak ini tentu harus dimulai dari diri sendiri. Sabda Nabi Muhammad SAW, ibda bin nafsik Salah satunya contohnya adalah jangan selalu mengklaim bahwa dirinya selalu paling benar, menghargai orang lain, bertutur kata yang santun, menjauhi sikap kekerasan dan menjauhi sikap intoleran,” urainya.

Baca Juga:  Hukuman Habib Rizieq Dipangkas 2 Tahun, Begini Perjalanan Kasus RS UMMI

 Hasan menegaskan, menghormati pemerintahan yang sah termasuk salah satu sikap yang bisa mencerminkan akhlakul karimah dalam kehidupan bernegara. Pasalnya, pemerintah merupakan hasil pilihan rakyat yang harus dihormati dan legal secara konstitusi.

“Dalam kehidupan bernegara, salah satu sikap berakhlakul karimah itu, kita harus mentaati hukum dengan mengikuti proses hukum di negara kita, mentaati pemerintahan yang sah karena pemerintahan ini merupakan hasil pilihan rakyat, dan mengakui kekalahan dan memiliki sikap yang sportif,” urai Ace.

Baca Juga:  Golkar Minta Habib Rizieq Pimpin Revolusi Ahlak Dimulai Dari Diri Sendiri

“Kita benahi lingkungan kita. Kita tinggalkan cara-cara kekerasan dalam melakukan amar ma’ruf nahyi mungkar. Semua proses berbangsa dan bernegara telah diatur dalam konstitusi kita,” pungkasnya.[detik/brz/nu]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan