Soal Reshuffle Kabinet Jokowi, Ada Nama Luhut Hingga Moeldoko, Ada Apa?

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (Foto: dok. Biro Pers Setpres)

IDTODAY.CO – Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi membeberkan nama-nama yang layak untuk direshuffle Presiden Jokowi ke depannya.

Ya, beberapa menteri dan pejabat yang dianggap memiliki banyak konflik, persoalan kinerja maupun pribadi, layak untuk dicopot Presiden Joko Widodo saat kembali melakukan reshuffle kabinet nanti.

Ia pun menyebutkan beberapa nama yang dianggap pantas untuk direshuffle. Adapun yang pertama adalah Luhut Binsar Pandjaitan.

“Soal reshuffle saat ini yang harus dilakukan adalah (kepada) Menko Maritim dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan) atas dugaan bermain proyek tambang di Intan Jaya Papua,” ujar Muslim dilansir Rmolid.

Baca Juga:  Menkopolhukam: Tidak Mungkin Korupsi Dianggap Budaya Indonesia

Selanjutnya, kata Muslim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias juga layak dicopot karena diprotes oleh Komisi VIII dan publik di mana saat mengumumkan pembatalan haji, menghabiskan dana Rp 21,7 miliar.

“Menag mesti diperiksa oleh KPK. Kenapa di saat negara banyak utang dan negara kesulitan uang, kok bisa Menag hambur-hamburkan uang negara?” ungkap Muslim.

Adapun Menteri berikutnya yang patut direshuffle adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, karena sampai saat ini tidak punya konsep yang jelas untuk memajukan pendidikan Indonesia.

Baca Juga:  Ada PHK Besar-besaran, Presiden KSPI: Buruh Tak Butuh New Normal

Paparan Muslim, Nadiem justru telibat dalam nuansa keterlibatan tokoh PKI belakang ini.

“Malah membiarkan Dirjen Kebudayaan terbitkan kamus yang menonjolkan tokoh-tokoh PKI dan melenyapkan tokoh-tokoh ulama,” jelasnya.

Kemudian selanjutnya yang juga perlu segera dicopot adalah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, karena terkait dengan kasus yang dilawan oleh ICW.

Menurutnya, Moeldoko harus segera dinonaktifkan sampai kasusnya klir. Apalagi keterlibatan Moeldoko sebagai KSP yang ngotot untuk kuasai Demokrat. Bahkan melibatkan Yusril Ihza Mahendara sebagai pengacara untuk gugat AD/ART Partai Demokrat di MA.

Baca Juga:  Presiden Marah-marah dan Ekonomi Minus, Ekonom Sebut Pemerintah Biang Kerok Krisis

Sumber: terkini.id