Soroti Kepulangan HRS, Mahfud MD: Saya Tidak Pernah Mencegal Dia

Mahfud MD Sebut Ada Dua Aktor di Balik Aksi Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja (Foto: YouTube Najwa Shihab).

IDTODAY.CO – Menko Polhukam Mahfud MD, menyoroti kabar kepulangan Pendiri Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shibah pada Selasa (10/11) mendatang. Demikian juga dengan tujuan revolusi yang didengungkan oleh para pendukung HRS.

Mahfud MD klaim pemerintah tidak terlalu menghawatirkan kepulangan Habib Rizieq. Pasalnya kumaha RS bukanlah tokoh penting sebagaimana pemimpin spiritual Syiah, yaitu Ayatollah Khomeini. Menurutnya, kepulangan Habib Rizieq tidak akan memiliki dampak yang terlalu serius.

Mahfud mengaku tidak khawatir dengan niatan Rizieq yang ingin memimpin revolusi di Indonesia.

Menurutnya, HRS beda dengan Khomeini yang meninggalkan tempat pengasingan di Kota Paris untuk pulang ke Iran memimpin revolusi akhirnya sukses menggulingkan pemerintahan Mohammad Reza Pahlavi pada 1979.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mahfud di akun Youtube Cokro TV dikutip Republika, Kamis (5/11).

“Karena Rizieq Shihab itu bukan Khomeini. Kalau Khomeini mau pulang dari Paris seluruh rakyatnya mau menyambut, karena Khomeini orang suci. Kalau Rizieq Shihab kan pengikutnya tidak banyak juga. Kalau dibandingkan dengan umat Islam pada umumnya. Jadi kita tidak khawatir juga,” katanya sebagaimana dikutip dari Republika.co.id.

Baca Juga:  Pemprov DKI Denda Habib Rizieq Rp 50 Juta, Satgas Puji Anies

Mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun melanjutkan, masalah Rizieq mau pulang atau tidak, itu urusan pribadi dia sendiri. Menurut dia, pemerintah maupun orang lain tidak tidak boleh menghalangi niat Rizieq untuk pulang kampung.

“Cuma yang saya tahu dari sumber informasi yang resmi, Rizieq Shihab itu sampai beberapa waktu yang lalu, memang dicekal pemerintah Arab Saudi, bukan pemerintah Indonesia, karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal,” katanya

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu Jelaskan bahwa Habib Rizieq telah melakukan kegiatan politik ketika berada di Arab Saudi. Alhasil, dia tidak bisa pulang ke Indonesia sejak 2017 silam. Baru beberapa bulan terakhir semua masalah terkait dirinya kembali diurus sehingga pemerintah Arab Saudi mencabut larangan bagi HRS untuk pulang kembali ke Indonesia.

Baca Juga:  Mahfud MD Prediksi Bakal Banyak Gerakan Pokitik Hantam Pemerintah Bila Terjadi Krisis Ekonomi

“Itu tidak cukup bukti, sehingga kasus itu dicabut, sehingga dia tidak lagi menjadi tersangka atau melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum,” ucap Mahfud.

Dalam acara yang dibawakan dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando itu, Mahfud MD mengungkapkan, kasus Rizieq memang bermula ketika ada tuduhan dia disebut menghimpun uang secara ilegal. namun berdasarkan hasil penyelidikan ternyata dugaan tersebut tidak benar.

Menurutnya kasus tersebut bermula ketika dia kedatangan tamu dari Indonesia dan menyerahkan sejumlah uang semacam “tradisi amplop” di Nahdlatul Ulama.

“Nah dia ada yang melaporkan oleh pemerintah (Arab Saudi) dicatat, diberi garis merah, bahwa ini tak boleh keluar, melakukan pengumpulan uang secara ilegal. (Larangan meninggalkan Arab Saudi) itu sudah dicabut,” ucap Mahfud tanpa menjelaskan siapa orang yang melaporkan Rizieq ke Arab Saudi.

Baca Juga:  Satgas Dikritik Karena Tak Nindak Habib Rizieq, Doni Monardo: Yang Berhak Tindak Habib Rizieq Satpol PP DKI

Menurut Mahfud, status Rizieq yang melebihi ketentuan tinggal di Arab Saudi membuatnya harus dideportasi. Hal itu lantaran dia terbukti melakukan pelanggaran imigrasi tidak lebih lama dari ketentuan.

“Sekarang Rizieq ingin pulang, tapi tak ingin dideportasi, ingin pulang terhormat, itu urusan dia dengan Arab Saudi bukan dengan kita. Dugaan pidana itu tak ada lagi. Akan dideportasi melakukan pelanggaran keimigrasian,” urai Mahfud.

Mahfud MD secara tegas menyatakan bahwa tidak ada seorangpun pejabat Indonesia yang berupaya melakukan pencekalan terhadap kepulangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia.

“Selama saya menjabat jadi menteri, saya tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Saya tanya BIN, polisi, menlu gak ada yang seperti itu,” kata mantan menteri pertahanan tersebut.[republika/brz/nu]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan