IDTODAY.CO – Ekonom senior Faisal Basri mempertanyakan kejelasan terkait siapa yang sebenarnya menjadi komandan dalam penanganan virus Corona di Indonesia. Pasalnya, Ia nilai tidak ada kejelasan terkait siapa yang benar-benar bertanggung jawab dalam hal tersebut.

“Penanganan pandeminya nggak jelas, siapa yang jadi komandan? Luhut Panjaitan atau Ketua Satgas atau siapa? setiap orang bicara,” kata dia dalam diskusi online, sebagaimana dikutip dari Detik.com (24/4/2020).

Faisal Basri menilai kebijakan terkait penanganan virus Corona di Indonesia sangat amburadul utamanya terkait mudik dan kedisiplinan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Saya melihat juga untuk Indonesia khususnya, sebetulnya kita amat sulit memprediksi Indonesia karena penanganan COVID-19-nya nggak karu-karuan. Kita tidak pernah tahu, serba tanggung, mudik sudah jutaan keluar baru dilarang, PSBB di Jakarta kita lihat, kemarin saya kebetulan wajib ke rumah orang tua macet di Pancoran seperti tidak ada apa-apa,” tegasnya.

Akibatnya, pembengkakan biaya untuk penanggulangan virus Corona di Indonesia meningkat tajam. Berbanding terbalik dengan kondisi perekonomian yang terjun bebas terimbas virus tersebut, plus Indonesia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menghindarkan skenario terburuk.

Baca Juga:  Muhadjir Effendy: Hindari Kerumunan Di Ruang Tertutup Dengan Ventilasi Buruk

“Jadi kita tidak pernah tahu sampai puncaknya itu kapan. Dan ongkosnya semakin besar. Dan kita tidak punya kemampuan untuk mem-backup ekonomi kita supaya tidak turun terlalu tajam,” lanjutnya.

Bahkan, Faisal Basri menilai defisit  APBN tidak akan serta-merta bisa memberikan dana memadai pada pemerintah untuk memberikan stimulus pada korban terdampak Corona.

“Jangan dilihat defisit APBN pemerintah yang naik 5,8% itu sebagai suatu stimulus, tidak.

Defisit 5,8% itu lebih disebabkan karena penerimaannya anjlok. Jadi peningkatan belanja itu cuma Rp 73,4 triliun.

Penerimaan negaranya anjlok Rp 472 triliun. Jadi praktis tidak ada stimulus sebetulnya kalau dilihat dari magnitude tambahan dari APBN itu,” sambungnya.[Brz]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan