Soroti Penggunaan Influencer, Fadli Zon: Penghamburan Uang Rakyat

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. (Foto: TEMPO/Dhemas Reviyanto)

IDTODAY.CO – Pemerintah dinilai tidak perlu menggunakan jasa influencer dalam upaya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon. menurutnya, penggunaan jasa influencer menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat.

“Tak perlu ada jembatan lagi antara pemerintah dan warga. Dengan semua platform yang ada, pemerintah bisa langsung bicara dengan rakyat tanpa perantara,” kata Fadli kepada wartawan, sebagaimana dikutip dari Detik.com, Selasa (1/9/2020).

“Adanya influencer, apalagi dibayar, menunjukkan pemerintah tak mampu berkomunikasi dengan rakyatnya sendiri, atau rakyat tak percaya apa yang disampaikan pemerintah sehingga harus ada pendukung key opinion leaders, yaitu influencer?” sambungnya.

Politisi partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa pemerintah tetap harus menjadi aktor utama terkait sosialisasi kebijakan. Bahkan, penggunaan jasa influencer yang harus mengeluarkan anggaran besar sama saja menghambur-hamburkan uang negara untuk sesuatu yang tidak jelas manfaatnya.

Baca Juga:  Refly Harun: Bintang Jasa Cukup Ampuh Jinakkan Fadli Zon dan Fahri Hamzah

“Justru pemerintahlah sebagai key opinion leaders dalam menyampaikan program atau kebijakan, tidak perlu influencer berbayar. Itu penghamburan uang rakyat yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk hal lain yang lebih berguna,” urainya.

Demikian juga, Fadli menegaskan pemerintah ah bisa berkomunikasi dengan rakyat melalui perantara kementerian terkait. Dengan demikian, penggunaan jasa influencer mengindikasikan pemerintah tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup dalam mensosialisasikan programnya sendiri.

“Harusnya kementerian, melalui humas dan aparat birokrasi, bisa langsung komunikasi dengan masyarakat terkait bidang masing-masing. Penggunaan influencer luar dan berbayar bisa diartikan pemerintah tak percaya diri dengan program atau kebijakannya,” urai Fadli.[detik/brz/nu]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan