Tahun Kedua Ma’ruf Amin Jadi Wapres, Ketidakpuasan Publik dan Upaya Memperbaikinya

Ma'ruf Amin
Wakil Presiden Ma'ruf Amin di acara Peringatan Hari Santri Nasional 2021 secara daring, Rabu (20/10/2021).(Dok. KIP/Setwapres)

IDTODAY.CO – Pada 20 Oktober 2021 pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin telah memasuki tahun kedua kepemimpinan.

Selama bertugas sebagai Wakil Presiden mendampingi Jokowi, Ma’ruf Amin dinilai publik memiliki kinerja yang tidak memuaskan.

Hal tersebut terlihat dari survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei untuk melihat kepuasan publik terhadap kinerja Ma’ruf Amin.

Bahkan, Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi sempat menanggapi ketidakpuasan publik dalam survei-survei tersebut dengan menyebut Ma’ruf sebagai ban serep. Sebab, tugasnya memang hanya sebagai wakil presiden.

Publik tidak puas

Salah satu survei yang menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah, dalam hal ini Ma’ruf Amin adalah survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang dirilis pada 28 Oktober 2020.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah memaparkan, hanya 33 persen responden yang puas dengan kinerja Ma’ruf. Sementara itu, 67 persen menyatakan tidak puas.

Menurut Dedi, hal ini berkaitan peran Ma’ruf yang tidak tampak signifikan selama satu tahun menjabat.

“Terutama adalah terlihat benar bahwa Ma’ruf Amin seolah-olah tidak terlibat dalam kebijakan-kebijakan, termasuk dalam hal yang sifatnya mengemuka di publik. Jadi lebih banyak memperlihatkan one man show,” kata Dedi dalam konferensi pers daring, Rabu (28/10/2020).

Faktor penilaian kepuasan terhadap Jokowi dan Ma’ruf dalam survei ini meliputi kepemimpinan (75 persen), keberpihakan pada rakyat (71 persen), koordinasi antarlembaga (69 persen), integritas/tepat janji (66 persen), dan sikap empati/aspiratif (53 persen).

Sementara itu, hasil survei Indo Barometer (IB) yang dirilis pada Rabu (4/11/2020) menunjukkan, 47,4 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja Wakil Presiden Ma’ruf Amin setahun setelah dilantik pada Oktober 2019.

“Sebanyak 40,8 persen publik puas dengan kerja Wakil Presiden Maruf Amin, yang tidak puas 47,4 persen, tidak tahu/tidak jawab 11,8 persen,” ujar Direktur Eksekutif IB, Muhammad Qodari dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (5/11/2020).

Adapun pada survei ini, persentase ketidakpuasan tersebut merupakan penggabungan dua aspek.

Sebanyak 43,1 persen responden menyatakan tidak puas dan 4,3 persen reponden mengaku sangat tidak puas. Dengan demikian, total persentase ketidakpuasan publik terhadap kinerja Maruf Amin sebanyak 47,4 persen.

Alasan publik tidak puas terhadap kinerja Maruf Amin di antaranya karena hasil kerjanya belum terlihat 65 persen, tidak tegas 9,5 persen.

Selanjutnya, kebijakan Maruf Amin terbatas 5,3 persen, perekonomian Indonesia menurun 3,9 persen, banyak pekerja asing 2,6 persen, hingga kesejahteraan masyarakat menurun 2,1 persen.

Baca Juga:  Presiden Beda Sikap dengan Ketua Gugus Tugas Covid-19 Soal PSBB, “Siapa Yang Mestinya Kita Dengar ?”

Temuan ini juga menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan publik antara setahun kinerja Maruf Amin dengan Wapres Jusuf Kalla pada 2015.

Saat itu, 42,1 persen responden menyatakan puas dan 52,9 persen publik tidak puas. Sedangkan, 5,2 persen publik tidak tahu/tidak jawab.

Survei penanganan pandemi Covid-19

Selain itu, survei IPO yang fokus pada penanganan pandemi Covid-19 yang dirilis pada Sabtu (10/4/2021) juga menunjukkan ketidakpuasan terhadap Ma’ruf Amin.

Hasil survei itu menunjukkan, Presiden Jokowi meraih tingkat kepuasan dari masyarakat yang lebih tinggi, yaitu 56 persen, dibandingkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin hanya 36 persen dalam menangani pandemi Covid-19.

“Terlihat kejomplangan antara tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Presiden Jokowi mendapat tingkat kepuasan sebanyak 56 persen dari masyarakat, sedangkan Wapres Ma’ruf Amin hanya 36 persen,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya “Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024”, Sabtu (10/4/2021).

Tingkat kepuasan itu, kata dia, antara Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin sama-sama terbagi ke dalam tiga hal, yaitu bidang sosial, ekonomi, dan politik-hukum.

Presiden Jokowi mendapat tingkat kepuasan cukup baik dalam bidang sosial dan ekonomi. Namun, tidak dalam tingkat kepuasan di bidang politik-hukum.

“Di bidang sosial, Presiden Jokowi mendapatkan tingkat kepuasan 58 persen, bidang ekonomi 55 persen, dan bidang politik dan hukum memang rendah, yaitu 43 persen, lebih besar yang menyatakan tidak puas yaitu sebesa 49 persen,” kata dia.

Sementara itu, untuk Wapres Ma’ruf Amin mendapatkan tingkat kepuasan di bidang sosial sebanyak 40 persen, bidang ekonomi hanya 29 persen, dan bidang politik-hukum hanya 38 persen.

Selain itu, untuk tingkat kepuasan kinerja Ma’ruf Amin secara keseluruhan hanya 36 persen masyarakat yang menyatakan puas, sedangkan yang tidak puas lebih banyak yaitu 51 persen.

Berdasarkan hasil survei dinyatakan bahwa masyarakat tidak melihat kerja kolektif Jokowi-Ma’ruf Amin selama penanganan pandemi Covid-19.

“Artinya, sekarang orang hanya melihat Presiden Jokowi bekerja, tidak melibatkan Wakil Presiden. Begitu juga Wakil Presiden mungkin bekerja, tetapi tidak berani menunjukkan ke publik sehingga tidak diketahui,” kata dia.

Kepuasan tidak kecil

Menanggapi survei ketidakpuasan masyarakat terhadap Wakil Presiden Ma’ruf Amin tersebut, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, sedianya publik tidak hanya fokus kepada yang tidak puas dalam survei tersebut.

Baca Juga:  Debat Panas, Denny Siregar Minta Ainun Najib Suruh Perdana Menteri Singapura Tiru Jokowi Dalam Penanganan Corona

Sebab, kata dia, yang puas pada kinerja Wapres Ma’ruf Amin juga tidak kecil.

Dalam survei IB tersebut, kepuasan terhadap kinerja Ma’ruf Amin mencapai 40,8 persen.

“Yang puas pada kinerja Wapres juga tidak kecil (40,8 persen). Jangan hanya fokus pada yang tidak puas. Survei ini membandingkan Wapres KMA (Kyai Haji Ma’ruf Amin) dan Wapres JK,” kata Masduki kepada Kompas.com, pada 8 November 2020.

Ia menekankan, yang harus dicatat dalam survei tersebut adalah bahwa ketidakpuasan pada Wapres Ma’ruf Amin lebih rendah dibandingkan ketidakpuasan pada Jusuf Kalla dalam setahun pertama menjabat.

Ia mengatakan, dalam survei serupa, yang tidak puas kepada Ma’ruf Amin ada sebanyak 47,4 persen, sedangkan yang tidak puas kepada Jusuf Kalla pada tahun pertama 2015 mencapai 52,9 persen.

“Kepuasan pada JK di tahun pertama memang lebih baik. Tapi bedanya tidak banyak, kepuasan pada JK 42,1 persen (2015) dan pada KMA 40,8 persen (2020). Yang harus dipahami, lima tahun lalu tidak ada pandemi, tahun ini ada pandemi,” ujar dia.

Ban serep

Dalam kesempatan lain, Masduki Baidlowi menanggapi survei IPO yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wapres Ma’ruf Amin lebih rendah dari Presiden Jokowi dalam hal menangani pandemi Covid-19.

Menurut Masduki, posisi Ma’ruf yang berada di bawah Jokowi merupakan hal yang wajar dan biasa.

“Kalau surveinya di atas Presiden malah bingung kita. Kalau Wapres di bawah Presiden, ya biasa. Namanya ban serep, di mana-mana kadang dipakai kadang enggak,” kata Masduki dalam konferensi pers secara daring, Senin (12/4/2021).

Masduki menekankan, paling penting saat ini adalah Wapres Ma’ruf selalu menunjukkan secara maksimal bahwa ia serius membantu kinerja Presiden. Bahkan belum lama ini, Wapres Ma’ruf juga berangkat ke beberapa daerah untuk berbagi tugas dengan Jokowi.

“Wapres selalu maksimal membantu Presiden dan tentu saja kapasitasnya sebagai ban serep. Tidak mungkin jadi satu,” kata Masduki.

Dikritik mahasiswa

Pada tahun kedua menjabat sebagai Wakil Presiden, publik masih menilai kinerja Ma’ruf yang rendah.

Hal tersebut tampak dari kritikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (KM Unnes) di media sosial pada 7 Juli 2021.

Dalam unggahannya, BEM KM Unnes menyebut Wapres Ma’ruf Amin sebagai The King of Silent.

Baca Juga:  Stafsus Presiden Tidak Boleh Ambil Proyek Pemerintah, Apapun Alasannya!

Menurut BEM KM Unnes, seharusnya Ma’ruf turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan Presiden.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menilai, BEM KM Unnes tidak melihat secara utuh duduk persoalan yang sebenarnya saat menyampaikan kritik tersebut.

“Saya ingin menegaskan bahwa apa yang dikemukakan oleh teman-teman mahasiswa atau para pengamat tidak melihat secara utuh duduk persoalan sebenarnya seperti apa, itu saya kira tidak benar, karena pada dasarnya Wapres bekerja dengan baik,” kata Masduki.

Masduki mengatakan, Wapres bekerja mengoordinasi pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya dikerjakan Presiden tetapi dilimpahkan kepada Wapres.

“Sepanjang pada tugas, pokok, dan fungsi itu, Wapres di mata saya dan tim lain yang mendampingi sudah bekerja cukup baik,” kata dia.

Berbagai kunjungan luar kota

Seolah menepis kabar bahwa dirinya tidak bekerja, Ma’ruf pun mulai melakukan kunjungan-kunjungan kerja ke beberapa daerah.

Agenda kunjungan pun beragam, mulai dari meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM), hingga yang tengah getol dilaksanakan belakangan ini adalah mengunjungi daerah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2021.

Pada 2021, pemerintah memprioritaskan tujuh provinsi 35 kabupaten/kota untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Tujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Seluruh provinsi itu telah dikunjungi Ma’ruf. Saat berkunjung, Ma’ruf juga selalu memimpin rapat koordinasi penanganan kemiskinan ekstrem daerah-daerah tersebut bersama para kepala daerah.

Di sela kunjungan-kunjungan tersebut, Ma’ruf juga melakukan agenda lainnya, salah satunya adalah berdialog dengan tokoh agama ketika berkunjung ke Papua.

Ma’ruf sendiri merupakan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Papua yang ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi untuk menyejahterakan wilayah tersebut.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, ada banyak terobosan khusus yang dilakukan pemerintah untuk tim Papua yang dipimpin Wapres Ma’ruf Amin.

“Garis besarnya itu, pemerintah bagaimana menyejahterakan masyarakat Papua,” ujar Masduki kepada wartawan, Selasa (26/10/2020).

Masduki mengatakan, masyarakat Papua dan Papua Barat ingin disejahterakan melalui pendidikan dan sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian, sektor pendidikan menjadi sektor unggulan yang akan dilaksanakan dalam percepatan pembangunan Papua tersebut.

Pada 2021 yang tersisa dua bulan lagi ini pun, Ma’ruf rencananya masih akan terus melakukan kunjungan ke sejumlah daerah dengan beragam agenda.

Sumber: kompas.com