IDTODAY.CO – Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya perhatian khusus terhadap reformasi birokrasi terkait perizinan dan tata niaga. Karenanya, perombakan total harus dilakukan terhadap sektor tata niaga yang memberikan kesempatan bagi para pemburu rente.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020).

“Reformasi birokrasi yang terkait dengan perizinan dan tata niaga harus memperoleh perhatian khusus. Tata niaga yang memberi kesempatan bagi para pengambil rente harus dirombak, apalagi tata niaga yang menyangkut pondasi kehidupan masyarakat, seperti pangan, obat dan energi,” kata Jokowi sebagaimana dikutip dari Beritasatu.com.

Jokowi berpendapat, banyak rakyat yang menjadi korban kerakusan para pelaku tataniaga yang menguntungkan para pemburu rente.“Rakyat harus menanggung harga yang mahal akibat dari tata Niaga yang tidak sehat,” ujar Jokowi.

Terkait hal tersebut, Jokowi mengajak KPK dan semua pejabat negara untuk ikut serta membenahi regulasi. Demi memangkas birokrasi untuk disederhanakan dan tidak berbelit.

“Regulasinya kita perbaiki, tata kerja birokrasi kita sederhanakan dan kita transparansikan, serta pemanfaatan teknologi informasi digitalisasi yang mudah diakses rakyat harus terus kita kembangkan,” urai Jokowi.

Baca Juga:  Bagi-Bagi Sembako Di Jalan, Fadli Zon Minta Jokowi Tak Ambil Alih Tugas Ketua RT Dan RW

Lebih lanjut, mantan Walikota Solo tersebut menegaskan bahwa semua pelaku usaha mulai dari mikro hingga besar juga memiliki kepentingan yang sama terhadap perizinan.

“Sekali lagi yang berurusan dengan perizinan itu bukan hanya pelaku besar, tetapi juga pelaku usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang jumlahnya lebih dari 60 juta yang menjadi penopang utama perekonomian nasional kita,” terang Jokowi.[beritasatu/brz/nu]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan