IDTODAY.CO – Direktur Eksekutif Government and Political Studies (GPS) Gde Siriana Yusuf mengaku tidak heran apabila pemerintah segan dan “menjadikan anak emas” terhadap ojek online karena keberadaan nadiem Makarim di barisan pemerintahan Jokowi periode kedua ini.

Perlakuan istimewa itu terlihat jelas pada saat  penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.  Kebijakan Luhut yang dituangkan dalam Permenhub dengan menabrak  Permenkes terkait operasional ojek online ditengarai untuk memberikan keleluasaan kepada driver tersebut.

Baca Juga:  Siap Lawan Presiden, Kapolri, dan Kabareskrim, Ruslan Buton ikuti Sidang Praperadilan Pagi Tadi

“Dari sisi aturan, Kemenhub keluarkan aturan bolehkan ojol angkut penumpang, aturan yang bertentangan dengan aturan Kemenkes bahwa ojol hanya diperbolehkan angkut barang,” ucap Gde sebagaimana dikutip dari Rmol.id (20/4/2020).

“Secara asas hukum Permenkes ini bersifat khusus (lex specialis) dalam konteks saat wabah Covid-19,” lanjutnya.

Malah, pemerintah terkesan memanjakan para ojek online dengan mendorong Telkomsel dan PT Pertamina untuk memberikan souvenir kepada mereka. Tentu, membuat masyarakat menganggap hal tersebut sebagai suatu keanehan.

Baca Juga:  Jokowi: Ingat ! Yang Kita Larang Mudik, Bukan Transportasinya

“Wajar jika masyarakat berpikir apakah ini karena bos Ojol jadi pembantu presiden?, jangan salahkan masyarakat atau tuduh masyarakat hoax, perilaku keleanlah yang lukai hati masyarakat,” tandas Gde.[Brz]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan