Terkait Pembubaran Gugus Tugas COVID-19, DPR: Pemerintah Lebih Mementingkan Ekonomi
IDTODAY.CO – Pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terus menjadi sorotan sejumlah kalangan. Pasalnya, campuran tersebut dilakukan ketika pandemi covid 19 belum melandai.
Ikut menyoroti hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menegaskan bahwa yang penting dilakukan adalah penegasan terhadap peta jalan terkait penanganan covid 19 Bukan pembubaran atau pembentukan sebuah satuan tugas.
Neti menegaskan bahwa penanganan c19 membutuhkan uluran tangan dari semua elemen bangsa Indonesia. bahkan gue mah masyarakat akan membuat penilaian sendiri terkait efektivitas pembubaran gugus tugas tersebut yang kemudian diganti dengan pembentukan satgas.
“Jangan sampai publik melihat bahwa penanganan oleh pemerintah hanya sekadar ganti istilah, ganti lembaga, menambah jubir dan influencer, tetapi COVID-19 di Indonesia tetap tidak teratasi, bahkan sekarang sudah menyalip kasus positif di negara asalnya,” kata Netty, kepada wartawan, sebagaimana dikutip dari Viva.co.id, Rabu, 22 Juli 2020
Lebih lanjut Netty mengatakan bahwa pemerintah terlihat lebih serius pada penanganan ekonomi daripada kesehatan. Hal tersebut terlihat dari posisi gugus tugas yang hanya mendapatkan bagian kecil dari struktur komite, tidak seperti sebelumnya. Gugus Tugas bisa memegang kendali koordinasi antar kementerian dan lembaga.
“Pantas saja, keberpihakan anggaran untuk sektor kesehatan dalam penanganan COVID-19 ini terasa setengah hati. Dampaknya, rumah sakit kewalahan karena kurangnya daya dukung sarana, alat dan bahan kesehatan sehingga tenaga kesehatan berguguran satu per satu,” ucap Netty
Politisi PKS tersebut mengatakan kondisi masyarakat semakin memprihatinkan. hal tersebut terindikasi dari banyaknya masyarakat mengabaikan protokol kesehatan. Demikian juga dengan banyaknya penolakan keluarga memperlakukan jenazah covid 19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Terkait hal tersebut, dia mendesak pemerintah untuk lebih serius menangani cofid19 melalui kebijakan berbasis kesehatan dengan meyakinkan masyarakat untuk untuk mematuhi protokol kesehatan.
“Jangan salahkan publik jika banyak yang berpendapat kebijakan pemerintah mengarah pada hard immunity, membiarkan rakyatnya kewalahan menghadapi COVID-19 karena kontraksi ekonomi menjadi pilihan untuk diselamatkan,” pungkasnya.[viva/brz/nu]
