Terkait Rencana Pemerintah Buka Data Covid-19, Ahli Epidemiologi: Harus Dibuka Seluas Mungkin, Jangan Ditahan
IDTODAY.CO – Tidak sedikit masyarakat yang setuju terhadap rencana pemerintah untuk membuka data Corona kepada publik. Rencana itu bertujuan agar masyarakat lebih waspada terhadap potensi persebaran virus ini.
Salah satunya adalah pakar epidemiologi, Dr. Tifauzia Tyassuma. Ia meminta agar pemerintah membuka data seluas-luasnya, sekalipun isi datanya mungkin cukup buruk untuk diinformasikan ke masyarakat.
“Apa yang harus dilakukan? Pengetahuan apa yang harus diberikan ke seluruh manusia? Pertama, data harus dibuka seluas mungkin, sejelek apa pun data pemerintah jangan ditahan,” ujar Tifauzia Sarasehan Kebangsaan secara virtual yang digelar Pergerakan Indonesia Maju, Kamis (16/7). Seperti dikutip dari kumparan (16/07/2020).
Dengan dibukanya data seluas-luasnya kepada publik oleh pemerintah, diharapkan dapat mengedukasi masyarakat bahwa potensi penyebaran virus corona masih cukup tinggi.
“Supaya menimbulkan alert, kewaspadaan, seluruh rakyat Indonesia. Sejelek apa pun data, paling tidak rakyat Indonesia tahu sesungguhnya mereka punya risiko yang sama,” tuturnya.
Dengan data-data tersebut, maka masyarakat bisa mengambil pelajaran dan dijadikan sebagai acuan untuk mau berkolaborasi dengan pemerintah dalam menanggulangi virus corona.
Apalagi, kebanyakan kasus positif COVID-19 di Indonesia didominasi oleh orang tanpa gejala (OTG), yang berisiko menularkan tanpa sepengetahuan dirinya yang ternyata memiliki virus.
“Satu-satunya cara kita berikan pengetahuan seluas mungkin, 270 juta masyarakat Indonesia yang semua punya potensi dan risiko yang sama untuk terpajan, sakit berat, wafat. Harus berkolaborasi, karena negara akan jebol kalau hanya andalkan pemerintah saja,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo mengungkapkan rencana membuka data pasien COVID-19. Pembukaan data semata-mata untuk membuat masyarakat semakin waspada, sebab semua orang bisa terinfeksi virus corona.
“Terkait dengan data pasien, ini UU tidak izinkan data pasien dipublikasikan. Tetapi apabila data tentang siapa yang tertular COVID-19 bisa diketahui lingkungan sekitarnya akan sangat membantu sehingga masyarakat bisa menghindar,” kata Doni dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (13/7).
Namun, rencana pembukaan data tersebut masih dalam pembahasan dan evaluasi. Apalagi, dengan dibukanya data, maka dapat membantu petugas kesehatan yang melakukan pelacakan (tracing) di lapangan.[kumparan/aks/nu]