Ternyata Pemda Punya Rp 170 Triliun di Bank, Presiden Jokowi Minta Dikeluarkan

  • Bagikan
Resmi, Presiden Jokowi Bubarkan 18 Tim Kerja, Badan, dan Komite
Presiden Joko Widodo pada Pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Jakarta, Rabu (15/1/2020). (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

IDTODAY.CO – Pemerintah Daerah atau Pemda ternyata memiliki dana yang tertahan di bank hingga Rp 170 triliun. belanja Pemerintah sangat diperlukan untuk menahan anjloknya pertumbuhan ekonomi, akibat pandemi virus corona.

Kenyataan itu diketahui oleh Presiden Jokowi. Oleh karenanya, Jokowi meminta kepada Pemda untuk meningkatkan belanja Pemerintah di tiap provinsi agar ekonomi dapat kembali pulih. Menurutnya, momentum untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi ada di bulan Juli, Agustus, dan September atau kuartal ketiga 2020.

Baca Juga:  Partai Masyumi Siap Sandingkan UAS dan HRS

“Kalau kita enggak bisa mengungkit di kuartal ketiga, jangan berharap kuartal keempat akan bisa, sudah. Harapan kita hanya ada di kuartal ketiga, Juli, Agustus, dan September,” kata Presiden. Seperti dikutip dari kumparan (18/07/2020).

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu pada saat memberikan arahan kepada para Gubernur se-Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat. Acara tersebut berlangsung Rabu (15/7).

Baca Juga:  Pak Jokowi, Ganti Saja Menteri Yang Tidak Jelas, Jangan Basa-basi Terus

Jokowi juga meminta, dalam kesempatan itu, agar gubernur mengatur apa yang disebutnya rem dan gas, dalam belanja Pemerintah Daerah. Menurut Jokowi, hal ini akan menaikkan konsumsi domestik atau rumah tangga yang di kuartal kedua ini turun. Ia juga mengingatkan, uang Pemda yang ada di bank itu masih Rp 170 triliun.

“Saya sekarang cek harian. Kementerian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya. Kemarin saya ulang lagi, ini enggak ada peningkatan, saya baca semuanya sekarang. Kementerian ini berapa persen, belanja modalnya baru berapa persen, semuanya kelihatan sekarang. Harian pun sekarang ini saya pegang, provinsi, kabupaten, dan kota,” ujarnya.

Baca Juga:  Pengamat Politik Maksimus Ramses Kritisi Rumah Sakit Rujukan Pasien Positif Corona

Selanjutnya, Jokowi menjelaskan bahwa saat ini investasi tidak dapat diharapkan karena ini munculnya harus dari belanja pemerintah.

“Kredit perbankan yang dulu bisa tumbuh 12 persen, 13 persen, 8 persen, jangan berharap lagi dari sana. Sekali lagi, belanja pemerintah. Oleh sebab itu, saya berharap, belanja-belanja yang ada ini, harus dipercepat,” kata Presiden.

Jokowi kemudian menyebutkan persentase realisasi belanja Pemda berdasarkan APBD masing-masing Provinsi. DKI Jakarta ada di urutan paling atas yang realisasi belanja APBD-nya paling tinggi, sementara Sumatera Selatan sebagai yang realisasi belanja APBD-nya paling rendah.

Baca Juga:  Prabowo: Sampai Saat Ini, Cita-Cita Saya Ketika Pilpres 2019 Tidak Berubah

Berikut data yang dipaparkan Presiden Jokowi:

DKI (Jakarta), 45 persen;

Nusa Tenggara Barat, 44 persen;

Sumatra Barat, 44 persen;

Gorontalo, 43 persen;

Kalimantan Selatan, 43 persen;

Provinsi Bali, 39 persen;

Kalimantan Tengah, 38 persen;

Provinsi Banten, 37 persen;

Kepulauan Riau, 35 persen;

Sulawesi Selatan, 34 persen;

Lampung, 32 persen;

Papua Barat, 32 persen;

Kalimantan Utara, 31 persen;

Bangka Belitung, 31 persen;

Baca Juga:  Din Syamsuddin: Kepemimpinan Harus Berbasis Pancasila Dan Spiritualitas

Kalimantan Timur, 31 persen;

Jawa Timur, 30 persen;

Sulawesi Utara, 29 persen;

Jambi, 28 persen;

Bengkulu, 27 persen;

Sulawesi Tengah, 27 persen;

DIY (D.I. Yogyakarta), 27 persen;

Jawa Tengah, 27 persen;

Riau, 27 persen;

Sumatra Utara, 25 persen;

Jawa Barat, 24 persen;

Sulawesi Barat, 24 persen;

Aceh, 23 persen;

Kalimantan Barat, 22 persen;

Maluku, 21 persen;

Nusa Tenggara Timur, 21 persen;

Baca Juga:  DPR Desak Pemerintah Tak Bebani Rakyat Dengan Defisit BPJS Kesehatan

Maluku Utara, 17 persen;

Papua, 17 persen;

Sulawesi Tenggara, 16 persen; dan

Provinsi Sumatra Selatan, 16 persen.[kumparan/aks/nu]

  • Bagikan