IDTODAY.CO – Di tengah mewabahnya virus corona, beredar video tentang adanya TKA asal China ke Indonesia. Kejadian tersebut mendapat kritikam dari Komisioner Ombudsman RI Laode Ida.
“Sangat aneh. Padahal Covid-19 yang berawal dari Wuhan, Cina dan kemudian merambah ke hampir seluruh penjuru dunia merupakan nyawa manusia paling serius hari-hari ini akibat proses penularan dari orang ke orang (human to human),” kata Laode dalam pesan elektroniknya, Senin (16/3). Sebagaimana di kutip dari jpnn.com (16/03/2020)
Ia melanjutkan, Padahal sejumlah negara besar, bukan sekadar memberi peringatan. Bahkan mereka menutup pintu masuk warga asal virus covid -19 itu.
Hal ini berbeda dengan Indonesia yang malah masih tetap memberi kesempatan untuk para buruh asing dari China. ‘Ini, aneh sekali. Sangat aneh!,” ujarnya.
Masih menurut Laode, Yang lebih aneh lagi, Kapolda Sultra justru menyatakan akan memidanakan orang-orang yang memviralkan video TKA China itu. Dalam video itu terlihat mereka tengah berbondong masuk di bandara Haluoleo Kendari yang akan bekerja pada smelter nikel milik PMA asal China di daratan Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sulawesi Tengah (Sulteng).
“Sikap Kapolda itu merupakan wujud instrumen negara yang otoriter dan dikendalikan oleh pemodal asing. Tidak peduli dengan ancaman Covid-19 yang mewabah sekarang ini,” katanya.
“Sekali lagi, hal itu merupakan sikap dan kebijakan berwatak arogan — suatu ciri negara otoriter di mana para pejabatnya yang lebih cinta pemodal atau warga asing jetimbang keselamatan jiwa dari warganya sendiri,” katanya.
Laode juga mengatakan, jika kehadiran TKA China itu “wajib” maka pemerintah harus mengambil langkah tegas sebagai berikut:
Pertama, memastikan adanya double karintina, yakni di bandara internasional kedatangan dan di bandara/pelabuhan lokal tempat tujuan.
Kedua, wajib dilakukan pemeriksaan berkala, bagi mereka yang sudah masuk,
Ketiga, setop segera seluruh TKA asal China masuk Indonesia untuk cegah merebaknya Covid-19. Keselamatan nyawa warga adalah di atas segalanya dan merupakan kewajiban azasi dari pemerintah.
Editor: Ahmad Kamali
