Wasekjen Demokrat Sebut RUU Ciptaker Sebagai Bentuk Penjajahan
IDTODAY.CO – Protes keras atas pesetujuan pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah terus mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Termasuk diantaranya dari Wakil Sekjen Partai Demokrat, Irwan Fecho.
Menurutnya, pemerintah telah mengabaikan akal sehat dan terlalu memaksakan kehendak terkait pengesahan RUU tersebut.
“Menasbihkan bahwa pemerintah telah mengabaikan akal sehat,” katanya, sebagaimana dikutip dari Pojoksatu.id, Senin (5/10/2020).
Bahkan, alasan pemerintah untuk mendorong investasi dan menggerakkan ekonomi nasional melalui UU sapu jagat tersebut sangat tidak masuk akal dan terkesan mengorbankan kepentingan rakyat sendiri.
“Rela mengorbankan dan meminggirkan hak-hak pekerja, rakyatnya sendiri,” imbuhnya.
Terkait hal tersebut, Irwan menegaskan bahwa Demokrat juga melihat banyak pasal yang mesti dibahas secara mendalam tanpa meninggalkan satu pihak pun dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.
Untuk menjamin salah satu omnibus law tersebut tetap berpihak terhadap rakyat, pembahasan juga tak perlu dilakukan buru-buru.
“Partai Demokrat menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan,” terang dia
Politisi asal Kalimantan Timur ini menilai, hal itu penting dilakukan agar RUU Ciptaker tidak berat sebelah.
Juga berkeadilan sosial, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang sebenarnya.
Irwan beralasan bahwa pengaturan di RUU tersebut bukan hanya berkaitan dengan ketenagakerjaan yang menimbulkan masalah namun juga terkait perampasan lahan rakyat sebanyak dan semudah mungkin demi proyek prestisius pemerintah yang nantinya juga akan diserahkan pada pihak swasta.
“Di samping itu tekanan pada masalah lingkungan hidup juga akan menguat dengan mudahnya para pengusaha mendapatkan izin pembukaan lahan untuk perusahaan di berbagai sektor,” tegas Irwan.
Secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Irwan menilai RUU Cipta kerja Sudah tercerabut dari ruhnya. Terlebih, pembahasan juga dipaksakan untuk rampung di tengah pandemi Covid-19.
Atas dasar itulah, Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini mendesak Presiden Jokowi untuk tidak grasak-grusuk dalam mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang meskipun mendapat persetujuan dari mayoritas fraksi DPR RI.
“Ada baiknya presiden tidak melanjutkan dan mengesahkan UU Cipta Kerja ini, Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan apalagi penjajahan terhadap hak rakyat sendiri,” pungkasnya.[pojoksatu/brz/nu]
