Geliat Ambisi Pindah Ibu Kota di Tengah Wabah

Geliat Ambisi Pindah Ibu Kota di Tengah Wabah
Denah Ibu Kota Baru (Foto : Istimewa)

Oleh: Dita Mega
(Aktifis Muslimah)

Kasus positif Corona atau Covid-19 di Indonesia semakin bertambah banyak. Data terbaru menunjukan penambahan 181 orang. Sehingga total 2.273 dari sebelumnya 2.092 kasus positif Corona  di Indonesia.

Bacaan Lainnya

Meskipun ada tambahan 14 pasien yang sembuh. Dengan  total pasien sembuh menjadi 164 orang. Namun data hari ini juga menunjukan ada tambahan 7 orang meninggal. Sehingga total kasus meninggal 198 orang. Merdeka.com(Minggu/5/4/2020)

Melihat semakin mengganasnya kasus covid 19, pastinya tidak akan membuat rakyat tenang. Kecemasan akan lebih banyak lagi korban, baik penderita maupun yang meninggal semakin tidak bisa diprediksi. Kecemasan tentu bukan hanya karena takut akan tertular virus covid19 saja tapi juga tentang bagaimana keberlangsungan hidup seluruh rakyat dalam memenuhi hajat hidupnya. Seperti yang kita tahu, efek pandemi menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Mahalnya bahan pangan. Dan langkanya beberapa kebutuhan pokok.

Namun ditengah kekhawatiran masyarakat, pemerintah malah akan kembali fokus pada pemindahan IKN baru. Seperti yang dikatakan Juru Bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) dan Kementerian Koordinator Marves Jodi Mahardi menyatakan, proses pemindahan ibu kota negara (IKN) hingga kini masih terus berjalan sesuai rencana. Menurutnya tak ada perubahan di tengah mewabahnya virus corona (Covid-19).

“Saat ini persiapan masih on the track,” kata dia dalam konferensi video kepada wartawan yang dikutip Rabu (25/3/2020).detik.com

Dia menjelaskan, kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan komunikasi dengan para calon investor yang berminat investasi pada proyek IKN di Kalimantan Timur (Kaltim). Sejumlah kementerian terus menggodok opsi-opsi terkait pembangunan ibu kota baru bersama dewan penasihat.

Senada dengan Jodi, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga pada pekan lalu juga mengatakan bahwa saat ini kementeriannya terus menyiapkan pemindahan ibu kota di tengah pandemi corona. Persiapan itu meliputi penyusunan desain urban yang ditargetkan tuntas pada medio tahun 2020.

Di samping perancangan konsep, pemerintah sedang menyiapkan terbentuknya Badan Otorita Ibu Kota Baru. Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada bulan lalu menyatakan telah mengantongi empat nama sebagai calon kepala badan. Salah satunya adalah Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.

Pastinya hal ini mendapat banyak pertentangan ditengah masyarakat. Tak luput juga dari Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy yang menganggap aneh rencana pemerintah yang masih ngotot untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

“Tentu ini mengundang tanya bagi rakyat, kenapa anggaran untuk pindah ibu kota ada, sedangkan untuk penanganan wabah corona harus saweran dari rakyat,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR itu menuturkan tentu hal ini membuat spekulasi buruk bagi rakyat, seolah pemindahan ibu kota dianggap lebih penting dari keselamatan warga.

“Salus populi suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” ujar politikus yang karib disapa Habib Aboe itu mengingatkan.

Ia menambahkan seharusnya penanganan Covid-19 menjadi prioritas utama dibandingkan program lain, termasuk rencana pindah ibu kota. “Anggaran dan sumber daya negara seharusnya semaksimal mungkin diarahkan untuk penanganan Covid-19,” katanya.

Atas dasar itu, Aboe pun menyarankan rencana pembukaan rekening donasi dibatalkan. “Karena negara masih memiliki APBN yang bisa dialokasikan untuk penanganan wabah covid-19 tersebut,” pungkas Aboe.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah tengah dalam proses membuka rekening khusus untuk menampung dana dari dunia usaha yang ingin menyumbang dalam penanganan corona. Rekening itu akan dikelola oleh BNPB.

“Langkah ini seolah menjadi bukti pemerintah gagap dalam penanganan Corona,” kata Aboe, Jumat (27/3).Gelora.co

Sepakat dengan  Aboe Bakar Al Habsy, kebijakan pemerintah  ini memang tidaklah berpihak pada rakyat yang sedang mencemaskan keselamatan hidupnya. Melainkan lebih condong pada kepentingan pengusaha dan asing. Bagaimana tidak, menilik rencana mega proyek pindah IKN di tengah wabah, tentulah membutuhkan fokus, tenaga, pemikiran dan juga dana yang tidak sedikit.

Disini bisa kita lihat. Pemerintah sudah salah  prioritas. Sebelumnya pemerintah berwacana akan memfokuskan dan menggerakkan semua sumber daya negara untuk mengendalikan, mencegah dan mengobati masyarakat yang terpapar covid 19. Namun fakta di lapangan justru menunjukan realita yang sebaliknya. Para tenaga medis sampai kekurangan APD.  Padahal profesi mereka cukup rentan, karena harus berinteraksi langsung dengan pasien.  Bantuan APD untuk para medis gratis justru datang dari inisiatif rakyat sendiri.

Pemerintah juga tidak detail memperhatikan betapa peramedis sampai mengalami kelelahan yang luar biasa. Akibat minimnya ketersediaan sumber daya. Baik itu tenaga, sarana maupun prasarana untuk pengobatan pasien. Penenganan wabah covid 19 oleh pemimpin negeri ini bukan hanya lamban saja tapi juga seperti mempermainkan keselamatan rakyat. Seolah olah telah bekerja keras, namun kebijakannya tidak memberikan jaminan. Rakyat mengeluh dan menangis.

Sejatinya keadaan yang sangat menyusahkan rakyat seperti sekarang ini adalah karena sistem kapitalis sekuler yang dianut pemerintah dalam mengurusi rakyatnya. Cara pandang ideologi ini, akan mengarahkan setiap apa yang dilakukannya untuk mendapatkan profit semata. Pemerintah kapitalistik sangat perhitungan jika dana yang dikeluarkan untuk kebutuhan rakyatnya. Bukannya memenuhi apa yang sangat urgent saat ini. malah menyerahkan penjaminan pemenuhan rakyat dengan diserahkan pada pribadi masing – masing. Layaknya lembaga sosial yang membuka donasi dari masyarkat. Padahal selama ini pemerintah atas nama negara sudah memungut cukai dan pajak dari masyarakat. Sebaliknya tanpa berfikir panjang, pemerintah sangat tanggap saat mengeluarkan dana untuk pembangunan IKN baru. Atau menandatangani kontrak yang sejatinya menguntungkan pihak pengusaha swasta, asing dan aseng.

Seandainya para pemimpin negeri ini mau mengambil cara pandang Islam dalam menyelesaikan masalah, tentulah akan mendatangkan kebaikan untuk semua pihak. Tanggung jawabnya tidak hanya di dunia saja tapi juga di akhirat.

Rasulullah Muhammad SAW telah mengajarkan bahwa pemimpin adalah pengurus dan penjaga rakyatnya. Dan harus mengerahkan seluruh jiwa raga melayani dan melindungi dengan segenap upaya dan sumber daya yang ada. Sehingga saat terjadi wabah Khilafah akan langsung sigap melakukan lock down di daerah wabah. Serta  membuat hati  tenang karena dipenuhi kebutuhan dan fasilitas kesehatannya.              Rakyatpun tidak khawatir karena walaupun tidak terjadi wabah, negara bertanggung jawab penuh memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti membangun fasilitas kesehatan dengan standart yang baik, memenuhi sumber dayanya, mengaji tenaga kesehatan secara  layak, menyediakan sarana dan prasarana rumah sakit dengan ditopang sistem ekonomi Islam.

Apalagi saat terjadi wabah, tidaklah tepat jika perhatian pemerintah teralihkan dengan memilih untuk ambisi eksistensi politiknya, atau malah mencari peluang keuntungan lain dengan mega proyek IKN. Tetapi harus menjadikan keselamatan rakyat sebagai prioritas utamanya . Allah berfirman:

“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS. Al Maidah: 32)

Karena satu nyawa dalam islam sangatlah berharga. Maka Khilafah akan memberikan jaminan di daerah wabah. Memasok kebutuhan logistik dan obat obatan kepada mereka. Melockdown agar tidak terjadi penyebaran. Mengupayakan kesembuhannya dengan berbagai penelitian untuk menghentikan wabah. Sehingga daerah yang diluar wabah masih bisa melakukan aktivitas perekonomian seperti biasanya.

Oleh karena itu sesungguhnya kesusahan rakyat akibat wabah ini akan lebih mudah di selesaikan jika msngambil  sistem Islam untuk diterapkan dalam kehidupan. Allahu a’lam bishoowab.(*)

Pos terkait