Oleh: Nelly, M.Pd
Pegiat Opini Medsos, Pemerhati Kebijakan Publik
Pemerintah telah memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai langkah untuk membendung penyebaran virus corona baru penyebab covid-19. Pilihan itu diperkuat dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Namun, setelah dilakukan evaluasi, pemerintah bersiap melakukan modifikasi terhadap PSBB. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
Menurut Mahfud MD saat siaran langsung melalui Instagramnya, ada beberapa alasan sehingga pihaknya sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB. Atau mungkin bisa disebut ada pelonggaran, diantara alasan itu karena adanya keluhan sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. (cnnbcindonesia.com)
Namun rencana pelonggaran PSBB ini mendapat kritik dari sejumlah kalangan. Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mempertanyakan alasan Mahfud yang bilang PSBB membuat warga kesulitan berbelanja. Dedie menjelaskan, pasar dan toko yang bergerak di bidang kebutuhan dasar atau bahan pokok, masih beroperasi selama penerapan PSBB. Tempat makan pun masih buka, namun dengan sistem pelayanan delivery. Menurut Dedie, sudah banyak kelonggaran yang diberikan selama penerapan PSBB. (detik.com )
Hal senada juga disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan yang mengkritik rencana Mahfud. Apalagi salah satu alasan Mahfud adalah PSBB membuat masyarakat stres. Menurut Irwan, Logika Mahfud terkait PSBB bikin masyarakat stres itu keliru besar dan terlalu dibuat-buat.
Tanggapan serupa juga dilontarkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat, Syahrul Aidi Maazat, yang mencurigai rencana pemerintah melonggarkan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) hanya demi kepentingan segelintir pebisnis. Pebisnis itu, kata dia, hampir bangkrut sehingga mendesak pemerintah untuk melonggarkan PSBB.
Masih menurut Syahrul, bahwa dia mempunyai kekhawatiran ada segelintir pebisnis tertentu yang resah dengan jatuhnya bidang usahanya dan mengakibatkan mereka di jurang kebangkrutan dan mendesak pemerintah untuk melonggarkan PSBB. Menurut Syahrul, bila alasan di balik rencana itu benar hanya untuk kepentingan bisnis, maka pemerintah sudah melanggar asas keadilan dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU Karantina Kesehatan, menurut dia, keselamatan masyarakat adalah hal yang paling utama.(tempo.co)
Kritik yang disampaikan berbagai kalangan tersebut memamg sangat berdasar. Sebab, jika ditelaah dengan seksama, sejak awal penerapan kebijakan PSBB ini terlihat kebijakan yang setengah hati. Seandainya pemerintah bertindak cepat mengambil opsi karantina wilayah, mungkin pandemi covid-19 akan cepat selesai dan tidak memakan korban yang banyak seperti saat ini. Dengan adanya aturan PSBB inipun sebenarnya juga tidak menyelesaikan masalah.
Apalagi terlihat fakta dilapangan fakta dari kebijakan PSBB itu sangat longgar dan tidak tegas. Makanya pasien positif dan yang meninggal terus bertambah karena masyarakat masih bebas beraktivitas. Seharusnya pemerintah lebih memperketat PSBB dengan aturan di bawahnya karena regulasi PSBB tidak ada sanksi tegas, bersifat imbauan, sehingga tidak efektif. Jika pun ada masyarakat yang stres, bukan karena PSBB, tetapi karena biaya hidupnya selama dibatasi tidak dijamin oleh negara.
Apalagi sejak awal terihat ada ketidak seriusan para petinggi negeri dalam menangani covid-19. Realita terlihat penanganan amburadul. Dari awal para elit pemangku kekuasaan meremehkan COVID-19 ini, malah menggenjot kunjungan wisata, bahkan dengan subsidi APBN 2020. Pada saat di awal Maret ada korban yang positif, kemudian ada yang meninggal 2 orang, pemerintah malah mengambil opsi PSBB bukan karantina wilayah atau lockdown.
Seperti inilah tatakelola negara dalam sistem kapitalis sekuler, sebagaimana yang diterapkan bangsa ini. Carut karut, tumpang tindih, setiap kebijakan tanpa ada solusi tuntas untu mengakhiri pandemi. Coba saja lihat aturan PSBB dan turunannya oleh pemerintah, semuanya tidak jelas dan multi tafsir. Pemerintah sangat terlihat lebih mementingkan ekonomi dan penyelamatan kekuasaan dibanding menyelamatkan rakyat Indonesia.
Hingga akan adanya rencana pelonggaran kebijakan PSBB yang disinyalir ada kepentingan para pebisnis didalamnya. Kebijakan ini sama saja mengabaikan keselamatan rakyat di tengah merebaknya wabah pandemi. Jika kondisi seperti ini dibiarkan terus, bisa saja para pemangku jabatan abai dengan tanggung jawabnya. Dengan pertimbangan untung dan rugi, perekonomian jalan atau tidak, mereka rela mengorbankan nyawa jutaan rakyat.
Inilah kapitalisme, harta keuntungan lebih penting dari nyawa. Aturan ala kapitalisme telah terbukti gagal melindungi rakyatnya. Kapitalis hanya menganggap negara sebagai regulator yang mengatur kepentingan rakyat. Jika sudah berbicara untung-rugi dan kondisi terpepet, pemenuhan materi selalu dikedepankan. Bukan pemenuhan kebutuhan rakyat yang didahulukan.
Mengapa demikian? Karena uang bagi kapitalis lebih berharga dari yang lainnya. Biarlah rakyat ada yang dikorbankan, toh mereka juga “dianggap” berkorban demi kelangsungan hidup negara. Maka berharap kemaslahatan rakyat dan scepatnya wabah ini berlalu pada pengaturan sistem kapitalis, sama dengan mimpi di siang hari.
Hal ini sangat jauh dengan Islam. Islam menjadikan negara sebagai junnah (perisai) yang akan melindungi rakyatnya dan berupaya meminimalisasi korban yang berjatuhan akibat wabah seperti saat ini. Ketika telah diketahui ada wabah yang menyerang, negara akan langsung menyatakan daerah itu diisolasi, lockdown atau karantina total sehingga wabah tersebut tidak akan keluar daerah. Kemudian segala kebutuhan rakyat akan dipenuhi pada masa karantina, sehingga wabah cepat berakhir.
Hal ini pernah dilakukan di zaman Rasulullah Saw juga sahabat Umar bin Khaththab. Islam sangat melindungi rakyatnya. Jangankan jutaan nyawa melayang, nyawa seorang muslim saja sudah begitu berharga. Artinya, seorang pemimpin muslim akan mengerahkan segala cara untuk meminimalisasi bahkan menyelesaikan wabah itu. Bukan hanya beretorika, tanpa tindaka nyata.
Tentunya, kebijakan yang dilakukan seperti Rasulullah dan Umar itu tak bisa berjalan sendiri. Butuh perencanaan, dukungan, bahkan pembiayaan yang besar. Maka, negara dalam sistem Islam memiliki baitulmal yang akan menyelesaikan biayanya, juga para ahli yang ada siap berjuang karena dorongan pahala, bukan insentif belaka. Kepemimpinan seperti ini hanya didapat pada sistem pemerintahan seperti yang dicotohkan kanjeng nabi muhammad dan khulafaur rhasiddin.
Kehidupan yang berkah dan sejahtera akan kita rasakan baik muslim maupun non muslim di bawah sistem Islam kaaffah. Tidakkah kita menginginkannya?
