Ketika Rakyat Ditimpa Musibah, Perwakilannya Dapat Hadiah?

Oleh: Nahdoh Fikriyyah Islam/ Dosen dan Pengamat Politik

Jakarta – Pandemi virus corona atau covid-19 di Indonesia membuat kondisi perekonomian masyarakat tengah morat-marit. Namun, anggota DPR RI malah mau diberikan uang muka kisaran ratusan juta rupiah untuk pembelian kendaraan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai tidak etis apabila anggota DPR RI mendapatkan keuntungan tersendiri di saat rakyatnya tengah tercekik karena faktor ekonomi.

Pemberian yang muka tersebut berdasarkan surat  Perpres yang mengatur bahwa anggota DPR RI yang dilantik pada 1 Oktober 2019 akan diberikan uang muka guna membeli kendaraan perorangan sebesar Rp 116.650.000. Pemberian uang muka itu dipotong pajak penghasilan 15 persen dan akan ditransfer melalui rekening per 7 April 2020.

Musibah wabah yang menimpa negeri ini telah membukakan mata masyarakat luas dan langsung melihat perilaku para pejabat – pejabat negara termasuk mereka yang bernama perwakilan rakyat. Rasa sedih dan kepedulian yang tulus untuk saling bahu-membahu dalam menangani wabah tidak terlihat dalam perilaku mereka. Hanya sebagian kecil saja yang menunjukkan empati dan berbagai.

Betapa pilunya hati rakyat ketika mendengar berita tentang uang muka mobil yang akan diberikan kepada anggota perwakilan rakyat yang terhormat. Sementara disisi lain, pemerintah begitu berat tangan mengeluarkan dana untuk menanggung kebutuhan rakyat saat kondisi tersulit di masa pandemi. Bahkan pemerintah pusat hanya mampu mengeluarkan dana 600.000 rupiah/ KK selama wabah. Itupun entah merata atau hanya yang terdata. Sebab kasus pendataan terlalu sering bertentangan dengan kenyataan.

Uang muka yang akan diterima perwakilan rakyat tersebut tidak tanggung-tanggung,  ratusan juta rupiah. Fantasis! Dan itu dikatakan sebagai hak perwakilan rakyat yang baru dilantik!  Pertanyaannya kini adalah, apakah perwakilan rakyat yang terhormat masih mengharapkan DP mobil tersebut ditengah kondisi negara yang nyaris putus asa menangani wabah karena APBN tidak mampu? Apakah para anggota perwakilan rakyat yang terhormat lebih memilih kesenangan diatas derita rakyat yang telah memilih dan mempercayakannya?  Melihat peristiwa ini, ada baiknya mengambil sikap kritis pada poin-poin  berikut.

Pertama, sebagai perwakilan rakyat yang dilantik untuk menjadi penyampai aspirasi rakyat, penyambung lidah rakyat kepada pemerintah, harusnya tidak menuntut apapun disaat masa – masa sulit negara saat ini. Bukankah mobil dinas anggota dewan yang lama masih bagus dan layak pakai?  Apakah kebutuhan mobil baru tersebut sudah sangat mendesak dan mengganggu tugas yang diamanahkan rakyat?

Kedua, untuk mobil sebagai kendaraan yang juga pastinya akan dipakai oleh keluarga yang bersangkutan, silahkanlah beli sendiri dulu. Mustahil rasanya jika seorang anggota perwakilan rakyat pusat tidak mampu membeli mobil. Bukankah hampir seluruh anggota perwakilan rakyat di pusat itu adalah kalangan – kalangan elit yang berduit?  Gonta ganti kenderaan itu sebenarnya biasa bagi mereka tanpa uang negara. Jadi, seharusnya uang itu disumbangkan dulu untuk kebutuhan rakyat dan faskes yang masih belum memadai agar wabah segera terselesaikan jika memang benar-benar peduli.

Ketiga, alangkah tidak malunya para perwakilan rakyat jika masih menginginkan dan mengambil uang DP tersebut dalam situasi sulit seperti ini. Bayangkan jika perorang 100 juta, dikalikan seluruh anggota dewan di parlemen, berapa anggaran negara yang akan bocor? Bukankah dana itu sebesar itu sangat membantu kebutuhan pokok masyarakat di masa wabah?  Bayangkan berapa pengangguran yang terus bertambah saat lockdown?  Bahkan sudah ada yang bunuh diri karena di PHK dan tidak punya biaya hidup meski sekedar makan.

Sebagai pejabat yang menjadi jelmaan dari seluruh rakyat, seharusnya paling pertama memberikan empati dan juga kepedulian yang nyata. Ketika wabah datang, seyogyanya perwakilan rakyat tidak menerima hadiah apapun dari negara jika hadiah tersebut ternyata memberatkan negara dalam situasi sangat kesulitan. Janganlah di tengah wabah, justru perwakilan rakyat mendapatkan hadiah.

Jika perwakilan rakyat yang terhormat masih terus ngotot untuk menerima hadiah tersebut,  maka untuk yang kesekian kalinya telah mencederai amanah rakyat. Wajar jika kepercayaan rakyat terhadap perwakilannya semakin hari semakin menurun. Sebab mereka bertindak dan berperilaku jauh dari yang diamanahkan undang – undang.

Memang, kondisi perwakilan rakyat yang demikian bukanlah semata-mata murni dari pemikiran individu mereka. Melainkan hasil dari didikan sistem yang mereka berada di dalamnya, yaitu demokrasi. Demokrasi memberikan janji bagi rakyat melalui perwakilannya, namun selalu sebatas janji. Kekecewaan adalah hadiah yang terus diberikan pasca mereka mengumbar janji saat pileg berlangsung.

Sekulerisme yang diyakini demokrasi sebagai landasan bernegara telah membentuk para anggota perwakilan rakyat hanya mampu bermanis lisan tetapi tidak takut pada pertanggungjawaban kelak dihadapkan Sang Maha Pencipta. Pemisahan agama dari urusan negara yang dijadikan sandaran sistem demokrasi  telah melahirkan perwakilan rakyat terus berkhianat kepada rakyat.

Hal tersebut tidak akan terjadi jika Islam dijadikan sebagai landasan bernegara dan hukum di Indonesia. Perwakilan rakyat yang diamanahkan oleh rakyat, akan memahami  tugasnya sebagai pelayan rakyat dan urusan utamanya adalah memenuhi kebutuhan rakyat. Fasilitas kerja tentu diupayakan, namun tidak berperilaku mubazir. Sementara masih terdapat rakyat yang tidak makan.

  Semoga situasi wabah ini menjadi ajang penyadaran bagi semua kalangan penguasa maupun rakyat, bahwa sistem yang dijalankan saat ini adalah sistem yang gagal menyatukan hati antara rakyat dan pejabat. Sistem yang gagal melahirkan penguasa yang benar-benar peduli rakyat. Sistem yang gagal memberikan kesejahteraan kepada rakyat tetapi selalu mensejahterakan pejabat.    Saatnya syariah Islam dijadikan pertimbangan sebagai solusi bagi negeri untuk mengatasi seluruh persoalan yang ada. Sistem Islam dengan syariahnya yang mulia telah terbukti berhasil melahirkan pejabat yang taat dan cinta rakyat. Sebab, dalam syariah Islam, jabatan akan mengajarkan penguasa arti kepedulian dan amanah. Wallahu a’lam bissawab.

*Tulisan ini adalah ‘Surat Pembaca atau Opini‘ kiriman dari pembaca. IDTODAY.CO tidak bertanggung jawab terhadap isi, foto maupun dampak yang timbul dari tulisan ini. Mulai menulis sekarang.