Namanya Juga Perwakilan Rakyat!
Oleh: Nahdoh Fikriyyah Islam/Dosen dan Pengamat Politik
Alat deteksi covid-19 dikabarakan tiba dari China ke Indonesia. Alat tersebut dikatakan “rapid test”. Alat tersebut dikabarkan mampu untuk deteksi dini gejala suspect vovid-19. Meskipun keakuratan alat tersebut masih simpang siur. Pemesanan alat itu dibenarkan oleh anggota dewan pusat. Hebatnya lagi, alat rapid test konon akan dipakai oleh anggota dewan dan seluruh keluarganya sampai ke pembantu-pembantunya. Sebagian anggota dewan mengatakan alat rapid test itu adalah sumbangan DPR dari asuransi.
Namun ternyata fakta di lapangan berbeda penjelasan. Beberapa fraksi dewan menolak hal tersebut, meskipun tidak banyak dan bukan partai penentu. Seperti Demokrat, PAN,dan juga Nasdem. Menurut mereka mendahulukan anggota dewan melalukan rapid test tidaklah benar. Sebab yang membutuhkan itu adalah paramedis. Sebagian mengatakan agar diutamakan untuk rakyat. Mereka mengatakan jika anggota dewan ingin melakukan rapid test awal boleh saja asal uangnya pribadi masing-masing. Seperti diketahui, seluruh anggota DPR RI akan menjalani tes Covid-19 dan dijadwalkan akan dilakukan mulai Kamis (26/3).
Tes rencanakan akan dilakukan di lingkungan kompleks perumahan anggota DPR Kalibata dan Ulujami. Setiap anggota akan dites secara bergiliran. Sontak ketika masyarakat mengetahui hal ini banyak yang protes dan menganggap perwakilan rakyat tersebut egois karena tidak mendahulukan kepentingan rakyat. Jika keinginan anggota dewan itu benar, maka sungguh mereka benar-benar egois karena hanya memperdulikan diri mereka, dan keluarganya saja.
Padahal dalam kondisi pandemik seperti sekarang ini, yg paling banyak tersuspek adalah rakyat. Sebab rakyat yang rentan dengan penyakit akibat gaya hidup yang bertolak belakang dengan pejabat seperti anggota dewan yang serba modern dan higienis. Tetapi mengapa mereka begitu tega terhadap rakyat, bahkan disaat genting begini? Apa yang membuat perwakilan rakyat negeri ini seperti kehilangan hati nurani/empati?
Pertama, kondisi genting pandemik sekarang telah menjadi panik global di dunia. Jika sebelumnya hanya punik buying di pasar sebab harus menyediakan stok makanan di rumah. Sehingga harus memborong beragam jenis makanan yang bisa dikonsumsi selama masa isolasi. Informasi meningkarnya korban suspect, infected hingga kematian terus di blow-up oleh media-media sehingga hampir tiap menit berita di penjuru media berpacu menyuguhkan pemberitaan kondisi pandemik dan berdampak pada kondisi psikosomatik. Tentu anggota dewan juga merasakannya.
Kedua, anggota dewan yang mengusulkan rapid test awal sebelum rakyat itu memang harus dilihat dari fakta, Apakah itu uang pribadi mereka khusus untuk mereka dan keluarga mereka saja. S.ah – sah saja dong jika mereka protek untuk keluarga mereka. Tetapi ceritanya akan berbeda jika alat rapid test itu dipesan Negara untuk rakyat termasuk para dokter yang digarda terdepan bekerja membantu pasien-pasien pesakit disituasi pandemik. Jika benar alat itu dipesan atas nama Negara, berarti diperuntukkan untuk rakyat bukan untuk pejabat Negara atau anggota dewan.
Ketiga, disisi lain memang, jika dipahami dari sudut perspektif bahasa, anggota dewan juga tidak sepenuhnya salah dalam menuntut fasilitas dan prioritas. Lihat saja judulnya “dewan perwakilan rakyat”. Jadi setiap apapun yang ingin diberikan oleh pemerintah kepada rakyat, sudah diwakilkan kepada mereka. Cuma sialnya, jika perkara yang merugikan, pemerintah akan melemparnya langsung ke rakyat melalui UU atau Perpres. Untuk rapid tes pun jangan-jangan juga akan diwakilkan oleh mereka saja.
Kondisi kesenjangan rakyat dengan pemimpinnya hanya ada dalam sistem demokrasi kapitalis. Wajar juga jika para perwakilan rakyat tersebut tidak terlalu peduli dengan rakyat. Saat kampanye, mereka hanya butuh suara wong cilik. Setelah menjabat, urusan proyek adalah utama Lalu, kapan dia sumgguh-sungguh memikirkan rakyat dan kebutuhannya? Mengertikah ia keluhan, kesulitan,dan kesusuhan hidup rakyat? Mungkin mereka melihat, tetapi tidak ingin mengerti.
Begitulah sistem demokrasi membentuk model pemimpin. Model yang egois dan individualistik. Meskipun ada sedikit diantara mereka yang empati pada rakyat. Karena kapitalisme yang diadopsi sebagai ideologi bagi demokrasi akan mengarahkan mereka hanya mengejar satu hal, keuntungan. Baik keuntungan materi juga pencitraan. Apalagi di rezim Jokowi, wibawa legislatif telah abu-abu. Lebih memihak pada eksekutif, sebab jumlah partai pendukung alias koalisi lebih banyak.
Seharusnya masyarakat mulai membuka mata, bahwa demokrasi tidak layak lagi dipertahankan. Kapitalisme juga harus segera ditumbangkan. Kemudian menyerukan Islam sebagai solusinya. Dalam sistem pemerintahan Islam, lembag legislatif seperti paham demokrasi tidak ditemukan. Islam mempunyai lembaga “Majlis Ummat” sebagai wadah aspirasi ummat. Anggotanya meliputi laki-laki maupun perempuan, muslim-non muslim.
Apapun yang ingin disampaikan kepada penguasa segala keluh kesah warga, sampaikan saja melalui perwakilan majlis ummat. Setiap wilayah akan diangkat atau dipilih menjadi anggota Majlis Wilayah dan akan diteruskan ke Majlis Pusat. Mereka dipilih langsung bukan karena banyak duit untuk kampanye. Tetapi karena dipercaya amanah dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Bahkan tanpa memgharapkan imbalan. Sebab urusan rakyat adalah urusan yang utama bagi Negara dalam perspektif Islam.
Oleh karena itu, sejatinya majlis ummat hanya ada dalam model sistem pemerintahan Islam yang menjadikan syariat Islam sebagai hukum-hukumnya. Perwakilan rakyat dalam majlis ummat akan diisi oleh mereka yang amanah dan jelas tupoksi kerjanya. Anggota Majlis Ummat hanya menyampaikan aspirasi warga. Jadi, bukan untuk melegislasi UU seperti perspektif demokrasi sekuler yang mayoritas sarat dengan kepentingan asing ala kapitalisme. Saatnya Indonesia harus kembali kepada sistem Islam agar selamat dari kezaliman dan juga keegoisan para pemimpin. Wallahu a’alam bissawab.
