New Normal Tanggung Jawab Bersama
Oleh: Putra Mangaratua Siahaan, S.Sos
Pemerhati Sosial Politik
Pemerintah pusat dan daerah pasca diberlakukannya darurat Covid yang dimulai Februari lalu, segala program yang sudah direncanakan mengalami penundaan.
Pemerintah disibukkan dengan penanggulangan wabah Covid 19 yang menjadi skala prioritas nasional. Lebih dari tiga bulan konsentrasi dihabiskan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19.
Kini kita dihadapkan pada babak baru dalam serangan pandemi yang melanda dunia. Kita dihadapkan pada kondisi New Normal, atau Normal Baru yang berarti kita harus membiasakan diri kembali menjalankan aktivitas seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
Covid 19 belum juga dapat teratasi, sehingga kita terpaksa tetap melakukan aktivitas ditengah wabah Covid 19 masih melanda dunia. Diperlukan hanyalah mendisiplinkan diri dalam menjalankan fase new normal agar penyebarannya tak semakin meluas.
Seperti yang diberitakan Kompas.com pada berita berjudul, ”Fase New Normal, Moeldoko Sebut Pemerintah Tak Ingin Korbankan Rakyat,” Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan bahwa prioritas pemerintah adalah menuntaskan Covid-19, tapi faktor sosial dan ekonomi tak boleh diabaikan. Pemerintah tetap ingin masyarakat merasa produktif dan aman di waktu yang bersamaan. Oleh sebab itu, protokol kesehatan tetap diberlakukan secara ketat dimasa new normal.
Keputusan memberlakukan new normal bukan tanpa alasan, tetapi telah melalui kajian yang matang. WHO sebagai badan kesehatan dunia menyebutkan, kemungkinan Corona tidak akan pernah hilang di dunia ini meski nantinya ada vaksin.
Dimuat dalam lamannya melalui artikel tertanggal 27 April 2020 bertajuk “A New Normal: UN lays out roadmap to lift economies and save jobs after Covid-19” (New Normal: Peta jalan yang diletakkan PBB bagi peningkatan ekonomi dan penyelamatan lapangan pekerjaan setelah Covid-19), dinyatakan, “Kondisi ‘normal yang dulu’ tidak akan pernah kembali, sehingga pemerintah harus bertindak menciptakan ekonomi baru dan lapangan pekerjaan yang lebih banyak.”
Penemuan vaksin pun diperkirakan baru ada satu atau dua tahun lagi atau bahkan lebih. Disatu sisi pemerintah ingin melindungi masyarakat dari serangan penyebaran Covid 19 tapi disisi lain pemerintah harus menyelamatkan perekonomian yang semakin memburuk disebabkan lumpuhnya aktivitas perekonomian selama pandemi berlangsung.
Kehidupan new normal, masih menjadi misteri belum terpecahkan selama Covid 19 masih tetap ada di dunia dan vaksin belum ditemukan. Ini menjadi babak baru peradaban manusia. Manusia harus membiasakan kebiasaan sosial distancing, phisical distancing, memakai master dan mencuci tangan dengan sabun. Kegiatan ini memang bukan suatu yang baru dalam keseharian, hanya saja setelah kehadiran Covid 19, kebiasaan ini merupakan suatu kewajiban tanpa alasan apapun.
Penyelamatan ekonomi global setelah dampak pandemi ini merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan.
Jika dilihat dari jumlah korban yang dinyatakan positif, terus mengalami kenaikan, belum selayaknya untuk menjalani fase new normal saat ini. Akan tetapi masyarakat harus bekerja, masyarakat juga butuh makan untuk kelangsungan hidup.
Seperti yang ditulis Katadata.co.id, pemerintah telah menyesuaikan skenario pertumbuhan ekonomi 2020 menjadi 2,3 persen, lebih rendah dari target APBN 2020 sebesar 5,3 persen.
Selain itu, terjadi defisit APBN 2020. Diperkirakan melebar hingga 5,07 persen. Penerimaan perpajakan diproyeksikan turun Rp 403,1 triliun dari target APBN. Hal itu seiring dengan terjadinya kenaikan angka pengangguran dan kemiskinan.
Berdasarkan hal itu, kita belum bisa sepenuhnya menggantungkan diri pada bantuan pemerintah. Dengan segala keterbatasan, pemerintah tak mampu sepenuhnya mensubsidi warganya ditengah menghadapi pandemi seperti ini.
Bantuan yang diberikan tampaknya tak cukup sebagai penopang kehidupan. Tapi walaupun demikian, pemerintah telah mampu hadir ditengah masyarakat saat pandemi berlangsung.
New normal kini dipilih menjadi kebijakan global tak dapat terelakkan. Walaupun tingkat penularan Covid 19 terus mengalami kenaikan, mau tidak mau suka tidak suka kita harus mengikuti tren global untuk penyelamatan ekonomi.
Kedaulatan ekonomi merupakan hal paling mendasar dalam menentukan kebijakan menyangkut kemaslahatan umat. Tapi, jika kedaulatan ekonomi masih sangat tergantung kepentingan asing maka dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil.
Kebijakan ekonomi yang masih mengikuti tren ekonomi global dapat mempengaruhi kebijakan dalam negeri lainnya.
Penerapan new normal pada hakikatnya dapat memperparah penyebaran virus. Masyarakat Indonesia sebagian menganggap penyebaran virus telah usai pasca diberlakukannya new normal. Tapi Indonesia tak dapat mengelak dari kebijakan global yang memberlakukan new normal. Keberlangsungan aktivitas, khususnya aktivitas ekonomi demi menyelamatkan perekonomian global dari resesi.
Banyak program-program yang tertunda bakal dijalankan pemerintah ditengah pandemi seperti ini. Semua demi kemaslahatan masyarakat Indonesia yang tak mungkin ditunda. Sampai-sampai pilkada serentak ditunda untuk mengatasi Covid-19, yang awalnya dilaksanakan September diundur kebulan Desember tahun ini.
Membiasakan gaya hidup new normal menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam memutus atau memperlambat penyebaran dan penularan Covid 19. Mendisiplinkan diri sesuai protokol kesehatan adalah hal paling mendasar.
Dengan demikian mari bersama meningkatkan kesadaran diri untuk menghadapi fase new normal. Mendisiplinkan diri sesuai prosedur protokol kesehatan secara menyeluruh. Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat harus terus mengampanyekan dan mengedukasi pentingnya penerapan protokol kesehatan.
Tanggung jawab bukan hanya milik pemerintah saja, tapi juga masing-masing individu, agar semua masyarakat memiliki tanggung jawab sosial dalam menerapkan protokol kesehatan di masa new normal. Selama aktivitas manusia harus tetap berjalan seperti biasa, maka new normal merupakan suatu keharusan.
